Jeff Mason - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan serangkaian investigasi keamanan nasional tambahan untuk memicu pemberlakuan tarif baru. Langkah ini diambil saat pemerintahan Donald Trump berupaya membangun kembali rezim tarif globalnya pasca-putusan Mahkamah Agung pekan lalu yang membatalkan bea masuk darurat spesifik negara yang ia tetapkan tahun lalu.

Menurut sumber internal yang mengetahui rencana tersebut, pemerintah sedang menyusun rencana untuk meluncurkan investigasi terhadap dampak impor baterai, besi cor dan sambungan besi, peralatan jaringan listrik, peralatan telekomunikasi, plastik dan pipa plastik, hingga bahan kimia industri. Penyelidikan di bawah Pasal 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan tahun 1962 ini—yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal—memungkinkan presiden untuk menetapkan pungutan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional.

Rencana tarif baru ini muncul di saat Trump telah bergerak menetapkan tarif global sebagai respons atas putusan Mahkamah Agung. Pemerintah mengumumkan bahwa pungutan sebesar 10% akan diberlakukan mulai Selasa pagi, yang kemudian diancam Trump akan dinaikkan menjadi 15%.

Presiden kemungkinan besar hanya dapat mempertahankan tarif tersebut selama lima bulan. Trump mengisyaratkan akan menggunakan waktu tersebut untuk menyiapkan pajak impor lain yang secara kolektif dapat menggantikan tarif yang dibatalkan pengadilan. Tarif yang didasarkan pada wewenang Pasal 232 dianggap lebih kuat secara hukum, dan presiden telah menggunakan ketentuan ini untuk mengenakan pungutan pada logam dan otomotif selama masa jabatan keduanya.