Selain aspek emisi, Yannes menyoroti toleransi material pada selang dan seal mesin. Menurut dia, spesifikasi kendaraan India belum sepenuhnya dirancang untuk menghadapi sifat korosif B40 tanpa modifikasi khusus, meskipun produsen telah melakukan uji coba untuk B20 hingga B30 dalam skala dan durasi terbatas.
Perbedaan lainnya terlihat pada konfigurasi rasio gigi. Pikap produksi Jepang yang dirakit di Indonesia, menurut Yannes, sejak awal dirancang untuk menghadapi medan perdesaan dengan tanjakan berat serta beban berlebih.
Sementara itu, spesifikasi standar kendaraan niaga India cenderung disiapkan untuk penggunaan jarak jauh di jalan raya, meskipun varian 4x4 dinilai cukup adaptif untuk medan berbukit.
Implikasi dari perbedaan tersebut menjadi signifikan mengingat kendaraan akan digunakan oleh sekitar 80.000 koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Yannes menilai risiko tersebut berpotensi meningkatkan total cost of ownership (TCO) kendaraan impor sebesar 10–20 persen apabila dikaitkan dengan kebutuhan perawatan dan potensi downtime operasional.
“Di kondisi medan kerja dan penggunaan di Indonesia yang cenderung ekstrem, breakdown impor berpotensi naik 30–50% jika spek solarnya tidak kompatibel dengan mesin as is dari India,” kata Yannes.
Tekanan ke Pasar Domestik dan Rantai Pasok Lokal
Di tengah lesunya pasar otomotif nasional, Yannes menilai impor dalam skala besar juga berpotensi menekan produsen dalam negeri. Ia mencatat volume impor 105.000 unit hampir setara dengan penjualan grosir pikap domestik sepanjang 2025 yang tercatat 107.008 unit.
“Kebijakan impor 105.000 unit pikap CBU dari India karena harga impornya bisa 20–50% lebih murah setelah pajak AIFTA ini sangat berpotensi mendisrupsi pasar dan menekan permintaan pikap rakitan domestik tahun ini,” ujarnya.
Menurut dia, pergeseran permintaan institusional ke kendaraan impor berpotensi menciptakan crowding-out effect, memaksa pabrikan domestik menahan laju produksi.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak langsung pada rantai pasok industri komponen lokal yang tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Dampaknya, penjualan domestik yang sudah lesu di 2025 bisa makin anjlok, memicu PHK di rantai pasok” ujarnya.
Yannes juga menilai, dari perspektif ekonomi, pengalihan pengadaan kendaraan senilai Rp24,66 triliun ke produsen luar negeri berpotensi mengurangi efek berganda bagi perekonomian domestik. Ia menyebut produsen Jepang, China, dan Korea yang telah beroperasi di Indonesia memiliki kapasitas produksi pikap hingga 1 juta unit per tahun.
(ell)
