Menurut Khairul, keuntungan ini relevan dengan kondisi Gaza yang mengalami kehancuran pascagencatan senjata dan membutuhkan stabilisasi sesegera mungkin. Melalui peran tersebut, Indonesia dapat mendorong ISF memulihkan Gaza sembari tetap menghormati hak-hak sipil warga Palestina.
“Langkah ini memberi ruang strategis bagi TNI untuk berada di jantung koordinasi operasi stabilisasi multinasional,” jelas Khairul, yang juga merupakan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Gaza menyimpan berbagai risiko. Sisa elemen bersenjata, jaringan bawah tanah, dan kelompok penolak pelucutan senjata membuat operasi stabilisasi rentan terhadap provokasi.
Dalam konteks ini, Indonesia diingatkan untuk tetap berpegang pada tujuan awal, yakni bertugas dalam koridor nontempur seperti perlindungan sipil, pengawalan distribusi bantuan, dan dukungan rekonstruksi. Indonesia juga dapat menarik pasukan sewaktu-waktu apabila operasi dinilai melenceng dari prinsip kemanusiaan.
“Oleh karenanya, koordinasi dengan otoritas Palestina menjadi syarat tak terpisahkan dalam pengerahan ini. Pendekatan itu memastikan bahwa kehadiran ISF tidak dibaca sebagai proyek negara-negara besar,” jelas dia.
(red)
