Jika mengikuti pola lama, pencairan biasanya dilakukan pada pertengahan Maret. Namun tahun ini pemerintah menargetkan THR PNS 2026 cair pada awal Ramadhan.
Perubahan jadwal ini menjadi perhatian karena dapat membantu ASN mempersiapkan kebutuhan Ramadhan lebih awal. Pemerintah ingin menjaga daya beli dan stabilitas konsumsi masyarakat di kuartal pertama.
Anggaran THR ASN 2026
Kementerian Keuangan menyiapkan dana sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada 2026. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp 49,9 triliun.
Dana ini dialokasikan bagi ASN dan PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta pensiunan. Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara.
Menurut Kementerian Keuangan, pembayaran THR termasuk dalam belanja negara kuartal I 2026 yang totalnya mencapai Rp 809 triliun. Belanja tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga perputaran ekonomi nasional.
Komponen THR ASN 2026
Kebijakan pemberian THR dan gaji ke 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum pencairan bagi seluruh aparatur negara.
Komponen THR ASN 2026 meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Selain itu, terdapat tunjangan kinerja hingga 100 persen bagi ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim.
Untuk ASN daerah, besaran THR menyesuaikan kemampuan fiskal masing masing pemerintah daerah. Sementara itu, pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.
Menunggu Aturan Resmi
Berdasarkan penjelasan tersebut, THR PNS 2026 kemungkinan cair pada awal Ramadhan, paling lambat pekan pertama puasa. Meski demikian, informasi detail mengenai tanggal pasti masih menunggu aturan resmi dari pemerintah.
Bagi aparatur negara yang menantikan kepastian jadwal, perencanaan keuangan sejak dini menjadi langkah bijak. Pencairan yang diperkirakan lebih cepat dari biasanya dapat membantu memenuhi kebutuhan Ramadhan dan persiapan Lebaran.
Kepastian resmi dari pemerintah akan menjadi penentu akhir jadwal pencairan. Hingga aturan diterbitkan, masyarakat diimbau menunggu pengumuman resmi dari kementerian terkait.
(seo)
