Bloomberg Technoz, Demonstrasi diperkirakan terjadi di seluruh Taiwan pada Jumat (24/05/2024) sebagai protes terhadap dorongan anggota parlemen oposisi untuk meloloskan RUU yang akan memperluas kekuasaan mereka, dan membatasi kemampuan Presiden baru Lai Ching-te untuk memerintah dalam titik konflik paling berbahaya dalam hubungan AS-China.

Perubahan ini akan memperketat pengawasan parlemen terhadap pemerintahan Lai dengan memperluas kemampuan investigatif anggota parlemen untuk memanggil orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk presiden, untuk menjawab pertanyaan mereka. Seorang individu bisa dikenai denda dan hukuman pidana jika ditemukan menghina legislatif.

Partai Progresif Demokratik (DPP) yang mengusung Lai telah berjanji untuk melawan usulan perubahan tersebut, dengan mengatakan bahwa RUU itu bertujuan "untuk merusak konstitusi dan mengganggu pemerintahan." Partai oposisi, Kuomintang (KMT) yang merupakan mitra negosiasi pilihan China, mengatakan bahwa partai yang berkuasa menghalangi reformasi yang sangat dibutuhkan.

Jika DPP benar, amandemen tersebut dapat menjadi alat bagi oposisi untuk mengikat pemerintahan Lai dalam pertempuran dengan legislatif selama empat tahun masa jabatannya. Hal ini juga bisa menghambat kemampuannya untuk memberlakukan kebijakan, seperti meningkatkan kemampuan militer di Taiwan seperti yang disarankan AS.

(bbn)