Situasi tersebut, kata dia, akan sangat menyulitkan dan memberatkan para pelaku usaha industri smelter di Indonesia.
Dia menilai, di satu sisi, pemerintah terus menggenjot industri hilirisasi nikel dengan mengundang para investor dari luar negeri maupun dalam negeri, dalam rangka terbangunnya ekosistem produk hilir yang terintegrasi dan berkelas dunia.
Di sisi lain, saat industri hilirisasi telah terbangun, pemerintah malah memangkas RKAB nikel tahun ini.
“Ironi, pada saat sudah banyak terbangun industri hilirisasi nikel di Indonesia, periode 2026 ini akan terjadi kelangkaan bahan baku akibat pemangkasan produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB,” jelas Arif saat dihubungi, Sabtu (14/2/2026).
Arif menambahkan, industri nikel merupakan industri padat modal, padat teknologi dan padat karya. Gangguan terhadap alur produksi akan berdampak bukan hanya bagi ekonomi serta aktivitas bisnis melainkan dampak sosial yang besar. Salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebagai informasi, Kementerian ESDM mengumumkan telah menerbitkan RKAB nikel periode 2026 pada Selasa (10/2/2026).
Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan kuota produksi bijih nikel yang disetujui berada di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton.
Kuota itu merosot lebar jika dibandingkan dengan target produksi pada RKAB tahun sebelumnya sebesar 379 juta ton.
“[RKAB] nikel sudah kita umumkan hari ini, [target produksinya] 260–270 juta ton, in between range-nya itu,” kata Tri saat ditemui di Gedung Ditjen Minerba, Selasa (10/2/2026).
-- Dengan asistensi Nyoman Ary Wahyudi
(mfd/wdh)
