Oleh karenanya, menurut Agus Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk penyederhanaan perizinan, dukungan pembiayaan berbunga rendah, perluasan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebagai instrumen substitusi impor, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Selain itu, kebijakan penetapan pelabuhan entry point bagi produk impor tertentu diharapkan mampu menggerakkan permintaan terhadap angkutan laut nasional. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kebutuhan armada kapal domestik, memperkuat asas cabotage, serta memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan industri galangan kapal dan industri pendukungnya.
Agus juga menyampaikan bahwa program prioritas pembangunan 975 unit kapal menjadi peluang nyata bagi industri galangan kapal dalam negeri, mengingat kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 1.242 unit kapal per tahun.
“Saya meyakini bahwa industri maritim nasional memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung sistem logistik dan konektivitas Indonesia. Dengan sinergi kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, ekosistem industri perkapalan nasional dapat tumbuh lebih kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
Dampak Berganda Industri Galangan Kapal
Agus menegaskan bahwa penguatan industri galangan kapal bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan strategis mengingat sektor ini memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward and forward linkages) yang tinggi terhadap berbagai subsektor ekonomi.
“Industri galangan kapal memiliki dampak berganda yang luas karena melibatkan berbagai komponen dalam rantai pasok industri seperti bahan baku, komponen, teknologi, pendanaan, sumberdaya manusia, teknologi, infrastruktur hingga jasa logistik. Karena itu, pengembangannya menjadi kebutuhan strategis bagi penguatan struktur industri nasional,” tegasnya.
Dalam konteks transformasi logistik nasional, sektor angkutan laut dinilai menjadi tulang punggung distribusi antarwilayah Indonesia. Peningkatan aktivitas logistik memerlukan penguatan kapasitas armada nasional yang sejalan dengan kemampuan industri galangan kapal dalam negeri.
Ia juga menjelaskan bahwa ekosistem industri galangan kapal mencakup integrasi rantai pasok bahan baku dan komponen, kesiapan peralatan dan teknologi produksi, regulasi yang mendukung, kompetensi sumber daya manusia, skema pendanaan, serta infrastruktur logistik yang efisien. Penguatan seluruh komponen tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing industri perkapalan nasional.
Apalagi, penguatan ekosistem industri perkapalan nasional merupakan bagian dari strategi industrialisasi untuk mentransformasi sistem logistik Indonesia, ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional.
“Pada tahun 2025, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 5,3% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%. Momentum ini mengulang capaian setelah lebih dari satu dekade, yang menunjukkan sektor industri kembali menjadi penarik utama pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tahun 2025 tercatat sebesar 19,07% atau setara Rp4.541,52 triliun. Kinerja tersebut menegaskan peran sektor manufaktur sebagai sektor dlberkontribusi dokinan bagi ekonomi nasional sekaligus fondasi transformasi sistem logistik berbasis industri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sindiran Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono soal anggaran impor kapal. Purbaya mengatakan bahwa apa yang ia katakan berdasarkan pengecekannya ke galangan kapal.
"Kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang di-order, ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana," kata Purbaya, Rabu (11/2/2026).
"Mau dibikin kapan saya enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya kata pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap aja," kata Purbaya menegaskan.
Seperti diketahui, belakangan publik mencermati aksi saling sindir dan tegur antara Purbaya dan Trenggono.
Mulanya, melalui salah satu forum, Purbaya mengaku heran karena KKP belum merealisasikan anggaran pembangunan kapal. Purbaya menyindir melalui pertanyaan apakah ada pengusaha yang sudah mendapatkan proyek pembangunan kapal dari KKP.
Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya. Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan," kata Trenggono, Selasa (11/2/2026).
Trenggono juga mengingatkan bahwa yang mengeksekusi pinjaman dana dari Inggris juga bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP, kata dia, hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja.
"Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar," ujar Trenggono.
"Validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti," kata Trenggono.
(ell)
