“Karena ini kita kan kalau early retirement itu kan juga harus melihat batasan pada saat retirement itu justru sudah ada pembangkit yang menggantikan sesuai dengan kapasitas yang ada. Jadi bukan hanya early retirement, tetapi kita harus melihat kapasitas pengganti terhadap yang dipensiunkan,” ucap dia.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memastikan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dibatalkan.
Airlangga menjelaskan pembatalan tersebut dilakukan karena teknologi yang dimiliki oleh PLTU Cirebon 1 masih terbilang canggih dan memiliki umur yang masih panjang.
Dengan begitu, saat ini pemerintah sedang mencari PLTU alternatif yang lebih layak untuk disuntik mati alih-alih PLTU Cirebon-1.
“Jadi salah satunya ada pertimbangan teknis, karena Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif itu lebih baik,” kata Airlangga dalam konferensi pers, di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025).
Airlangga menjelaskan terdapat PLTU lainnya yang memiliki umur lebih tua dan lebih mendesak untuk dipensiunkan. Dia juga mensinyalir PLTU yang akan disuntik mati tetap berada di Pulau Jawa.
Selain itu, Airlangga memastikan pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 yang disalurkan Asian Development Bank (ADB) tetap diamankan pemerintah dan nantinya akan dialihkan untuk mendanai suntik mati PLTU lainnya.
Adapun, pembangkit batu bara ini dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP), usaha patungan antara Marubeni Corporation, Indika Energy, Korean Midland Power (KOMIPO), dan Samtan Corporation.
PLTU yang persisnya berlokasi di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu telah beroperasi sejak Juli 2012. CEP juga punya proyek pengembangan unit baru dengan daya setrum 1x1.000 MW dengan teknologi yang lebih efisien, ultrasupercritical.
Rencana transaksi proyek penghentian dini PLTU Cirebon-1 itu bakal menggunakan skema Energy Mechanism Transition (ETM). Transaksi ini digawangi oleh ADB bekerja sama dengan pemerintah, investor swasta, hingga filantropis.
Penghentian dini diperkirakan membutuhkan dana US$300 juta atau setara Rp4,6 triliun.
(azr/wdh)
