"Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi," ujarnya selepas rapat kerja dengan Komisi I di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (27/1/2026).
Sugiono menjelaskan Pemerintah Indonesia diundang untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza sebagai anggota selama tiga tahun. Bukan sebagai anggota tetap BoP.
"Itu semua negara yang diundang entitled menjadi member selama tiga tahun. Itu bunyi charter [piagam]-nya. Jadi, kalau misalnya ikut berpartisipasi yang satu negara, artinya dia permanen. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Yang tentu saja ada keuntungan lain, yaitu anggota tetap dari Board of Peace," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengisyaratkan bahwa iuran BoP Indonesia saling berkaitan dengan kesepakatan antara Indonesia dan AS yang masih dalam proses diskusi.
"Ini masih on-going progress dan juga ada kesepakatan-kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang masih juga dalam proses diskusi, sehingga hal ini masih saling berkaitan. Kita serahkan kepada pemerintah untuk merampungkan semua hal tersebut," bebernya.
(ros)
