Ia menegaskan, pembelian SBN oleh BI akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter dan dilakukan semata-mata untuk tujuan pengelolaan likuiditas, bukan untuk pembiayaan langsung defisit anggaran. Selain melalui pembelian di pasar sekunder, BI juga membuka peluang melakukan debt switching sebagai bagian dari strategi tersebut.
"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah sasarannya dan angkanya nanti jelas," ungkapnya.
Sebagai catatan, hingga 23 Januari 2026 bank sentral telah membeli SBN hingga sebesar Rp23,7 triliun.
Untuk diketahui, pada 2025 lalu beredar kabar bahwa Kemenkeu dan BI sepakat melakukan burden sharing bunga SBN di pasar sekunder untuk membiayai program prioritas pemerintah, yakni program Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan tersebut diputuskan oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum dirinya mengakhiri jabatan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik pada 8 September 2025 lalu.
Namun, BI menegaskan kebijakan itu tak serta merta akan melakukan pembelian SBN jangka panjang di pasar primer, termasuk tidak mencetak uang baru karena pembelian akan dilakukan di pasar sekunder.
"Tidak ada namanya BI mencetak uang baru, karena pembelian akan dilakukan di pasar sekunder. Berarti di pasar sekunder sebenarnya uangnya sudah ada, tinggal pergantian kepemilikan dari SBN tersebut," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, 10 September 2025 lalu.
(lav)
