Logo Bloomberg Technoz

Thomas Djiwandono dan Era Baru Koordinasi Fiskal-Moneter

Redaksi
27 January 2026 18:12

Thomas Djiwandono resmi jadi Deputi Gubernur BI (Diolah)
Thomas Djiwandono resmi jadi Deputi Gubernur BI (Diolah)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menandai babak baru dalam tata kelola kebijakan ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian global yang semakin kompleks, keputusan ini dinilai merefleksikan kebutuhan akan koordinasi yang lebih erat antara kebijakan moneter dan fiskal demi menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dinamika ekonomi global saat ini tidak lagi bergerak dalam pola yang sederhana. Fragmentasi global, meningkatnya tensi geopolitik, serta volatilitas arus modal internasional membuat tantangan kebijakan semakin berlapis. Dalam konteks tersebut, bank sentral tidak hanya dituntut menjaga inflasi, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga ketahanan makroekonomi nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa pemilihan Thomas Djiwandono mencerminkan adaptasi kelembagaan Bank Indonesia terhadap perubahan zaman. Menurutnya, paradigma lama yang memosisikan bank sentral sebagai institusi yang sepenuhnya terpisah dari kebijakan fiskal kini semakin sulit dipertahankan.

“Selama puluhan tahun, kita membayangkan bank sentral sebagai menara gading, independen, steril, dan terpisah dari dinamika kekuasaan, dengan inflasi sebagai satu-satunya kompas kebijakan. Namun dunia telah berubah. Globalisasi semakin terfragmentasi, geopolitik kini menentukan arus modal, dan kebijakan fiskal serta moneter tidak lagi bisa berjalan sendiri,” ujar Fakhrul.

Pernyataan tersebut menggambarkan pergeseran besar dalam cara pandang terhadap peran bank sentral. Di era pascapandemi, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter semakin saling terkait, terutama ketika pemerintah menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar di tengah tekanan global.

Fakhrul menekankan bahwa latar belakang Thomas Djiwandono sebagai mantan wakil menteri keuangan tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bentuk politisasi Bank Indonesia. Sebaliknya, hal tersebut justru menunjukkan respons institusional terhadap tantangan struktural yang dihadapi perekonomian nasional dan global.

“Dalam konteks inilah terpilihnya Thomas Djiwandono dengan latar belakang kebijakan fiskal sebelumnya seharusnya dipahami sebagai adaptasi terhadap era yang menuntut koordinasi, strategi, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Tantangan hari ini bukan hanya menjaga inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan stabilitas makroekonomi yang mampu menopang pertumbuhan jangka panjang. Kita butuh Pengalaman Fiskal untuk membantu Moneter, lalu selanjutnya juga pengalaman Moneter untuk membantu di fiskal,” jelasnya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa lagi dipersempit pada satu indikator semata. Inflasi tetap penting, namun keberlanjutan pertumbuhan, stabilitas nilai tukar, serta ketahanan sistem keuangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mandat kebijakan.

Sinergi Kebijakan di Tengah Tekanan Global

Dalam jangka pendek, Fakhrul menyoroti mulai menguatnya nilai tukar rupiah ke level 16.700 sebagai sinyal bahwa tekanan berlebih atau overhang di pasar keuangan mulai mereda. Ia juga menyinggung paparan strategi Thomas Djiwandono dalam rapat dengan DPR yang menekankan sejumlah agenda utama Bank Indonesia ke depan.

Strategi tersebut meliputi penguatan tata kelola kebijakan yang kredibel, peningkatan efektivitas transmisi kebijakan, serta penguatan resiliensi sistem keuangan nasional. Selain itu, akselerasi sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga menjadi fokus utama, seiring dengan keberlanjutan agenda transformasi keuangan.

Menurut Fakhrul, pengalaman lintas kebijakan menjadi aset penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak terprediksi. Kebutuhan pembiayaan pembangunan, stabilitas nilai tukar, serta pengelolaan risiko eksternal menuntut koordinasi yang lebih solid antarotoritas ekonomi.

“Ke depan, sinergi moneter dan fiskal akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dunia pasca-pandemi telah menunjukkan bahwa stabilitas tanpa pertumbuhan bukanlah sebuah kemenangan. Bank sentral perlu tetap kredibel, namun juga relevan dan adaptif terhadap realitas baru ekonomi global,” tutup Fakhrul.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kredibilitas bank sentral tidak harus bertentangan dengan relevansi kebijakan. Justru, kemampuan beradaptasi dengan perubahan global menjadi prasyarat utama agar kebijakan moneter tetap efektif dan dipercaya pasar.

Dengan terpilihnya Thomas Djiwandono, Bank Indonesia dihadapkan pada ekspektasi baru untuk memainkan peran yang lebih integratif. Koordinasi erat dengan pemerintah dalam merancang bauran kebijakan diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah tekanan global yang terus berkembang.

Ke depan, tantangan tidak hanya datang dari fluktuasi pasar keuangan internasional, tetapi juga dari kebutuhan domestik untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, sinergi fiskal dan moneter bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya Indonesia untuk menyesuaikan kerangka kebijakan ekonominya dengan realitas global yang baru. Bank sentral tetap menjaga independensinya, namun dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan adaptif demi kepentingan stabilitas dan kemakmuran jangka panjang.