Selain itu, Anas menargetkan pengawasan operasional BBM 1 harga pada 2026 dilakukan terhadap 71 lembaga penyalur dengan target kumulatif 2017—2026 sebanyak 654 lembaga penyalur.

Sekadar catatan, penyaluran Pertalite pada 2025 mencapai 28,06 juta kl atau setara 89,86% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 31,2 juta kl. Dari besaran itu, terdapat 3,1 juta kl BBM bersubsidi yang berhasil dihemat senilai Rp2,75 triliun.

Selanjutnya, penyaluran Solar subsidi tercatat sebesar 18,41 juta kl atau setara 97,49% dari kuota yang ditetapkan sebesar 18,85 juta kl. BPH Migas menyatakan pemerintah berhasil menghemat sekitar 473,63 ribu kl atau senilai Rp2,11 triliun.

Adapun, untuk minyak tanah, BPH Migas mengungkapkan penyalurannya mencapai 507.944 atau setara 96,75% dari kuota yang ditetapkan sebesar 525.000. Dengan torehan itu, terdapat 17.056 kl minyak tanah yang dihemat senilai Rp122 miliar.

Secara total, BPH Migas mengklaim pemerintah berhasil menghemat Rp4,9 triliun dari dana subsidi energi gegara penyaluran BBM bersubsidi berada di bawah kuota yang ditetapkan.

“Di dalam distribusi realisasi Januari sampai Desember, bahwasannya BPH Migas telah mengawal dengan baik, distribusi semuanya lancar, dan terdapat penghematan BPM subsidi dan kompensasi negara 2025 sebesar Rp4,982 triliun, kata Anas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XII, Selasa (27/1/2026).

Adapun, kuota subsidi Pertalite pada 2024 dianggarkan sebanyak 31,6 juta kl, sedangkan Solar sejumlah 19 juta kl. Untuk 2025, kuota Pertalite diturunkan sedikit menjadi 31,2 juta kl, sedangkan Solar 18,8 juta kl.

(azr/wdh)