Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap memberikan sanksi fiskal berupa pemotongan anggaran kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) apabila tidak terjadi perbaikan mengenai persoalan pajak kapal asing yang beroperasi di Indonesia.

Sikap tersebut diambilnya usai menerima laporan ketimpangan perlakuan setara atau equal treatment dalam kewajiban pajak antara kapal asing dan kapal nasional yang beroperasi di perairan Indonesia seperti dilaporkan oleh Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia (INSA). Laporan diperoleh dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Rakor Satgas P2SP) di kantor Pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (26/1/2026). 

"Tiga bulan ini Anda lihat, yang domestik ada perbedaan apa nggak. Kalau mereka nggak ada perbedaan laporin lagi ke kami, kami akan punish Kementerian Perhubungan," tegas Purbaya dikutip Selasa (27/1/2026). 

Ketika ditegaskan kembali terkait pernyataannya tersebut, Purbaya mengakui hal itu disampaikanya sebagai bentuk candaan saja. Namun, dibalik candaan tersebut dia tetap menekankan kepada Kemenhub untuk melakukan perbaikan kinerja.

"Artinya kita serius untuk memastikan itu berjalan. Tapi warning-nya itu. Kalau diminta enggak jalan nanti dikasih warning, warning berapa kali, ya tahu-tahu gajinya enggak keluarlah. Kira-kira gitu. Itu bercanda ya," ujar Purbaya usai rapat satgas tersebut.