Bloomberg Technoz, Jakarta - Langkah awal pemerintah merespons gejolak imbas eskalasi konflik Iran AS dinilai tepat, namun belum cukup meredam potensi tekanan yang lebih dalam terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute menilai peluncuran delapan butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang mencakup work from home (WFH) bagi ASN, efisiensi perjalanan dinas, hingga refocusing belanja kementerian merupakan respons cepat terhadap lonjakan harga energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Konflik yang memanas sejak akhir Februari 2026 telah mengganggu jalur energi di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mentah Brent mendekati US$120 per barel dan menekan rupiah ke kisaran Rp16.900-Rp17.058 per dolar AS.

Kendati demikian, lembaga tersebut memperingatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada durasi dan intensitas konflik. Berdasarkan simulasi lima skenario yang mempertimbangkan variabel harga minyak, kurs, imbal hasil obligasi, dan pertumbuhan ekonomi, tekanan terhadap defisit fiskal berpotensi melampaui batas 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tapi ini baru fase pertama. Jika tekanan global berlanjut, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah respons yang ada masih cukup,” kata Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino dikutip Jumat (3/4/2026).