OpenAI mencatat kesenjangan ini tidak selaras dengan tingkat pendapatan, karena beberapa negara dengan tingkat pendapatan lebih rendah menggunakan alat AI canggih lebih banyak daripada beberapa negara yang lebih kaya. Respons perusahaan itu terhadap kesenjangan ini adalah program pendidikan untuk negara-negara, yang bertujuan untuk mengintegrasikan AI ke dalam sistem pendidikan nasional.
Inisiatif itu berfokus pada pengembangan keterampilan AI di kalangan pelajar sekaligus menyediakan pelatihan dan perangkat bagi para pendidik untuk memandu penggunaan yang bertanggung jawab, dengan mitra awal termasuk negara-negara di seluruh Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Karibia.
OpenAI mendeskripsikan program tersebut sebagai cara untuk memperlakukan kecerdasan buatan sebagai infrastruktur pendidikan yang penting dan bakal mendukung penelitian dan memperluas akses ke sistem-sistem canggih.
Selanjutnya, OpenAI menghubungkan upaya pendidikan dengan strategi nasional yang lebih luas yang mencakup adopsi di tempat kerja, pengembangan infrastruktur, dan pelatihan tenaga kerja. Perusahaan tersebut berpendapat, peningkatan produktivitas bergantung pada peningkatan penggunaan di tingkat perusahaan dan peningkatan pemahaman institusional tentang sistem AI.
Inisiatif baru yang diumumkan bersamaan dengan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) memperluas pendekatan ini ke berbagai bidang seperti kesehatan, kesiapsiagaan bencana, keamanan siber, dan dukungan bagi perusahaan rintisan (startup).
Program-program ini digambarkan sebagai kerangka kerja fleksibel yang dibentuk lewat diskusi dengan pemerintah mitra, bukan melalui penerapan yang terstandarisasi. Dalam kerangka berpikirnya sendiri, OpenAI memposisikan adopsi, keterampilan, dan infrastruktur sebagai pelengkap yang diperlukan untuk memajukan kemampuan model.
Interpretasi perusahaan tersebut adalah bahwa tindakan awal bisa memungkinkan lebih banyak negara untuk menerjemahkan kemajuan AI menjadi manfaat ekonomi yang nyata. Akan tetapi, masih belum pasti apakah kemitraan dan akses kecerdasan buatan yang lebih luas dapat mengurangi perbedaan struktural, mengingat beragamnya tata kelola, pendanaan, dan pelaksanaan kebijakan.
(wep)
