Bloomberg Technoz, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur.

Ancaman PHK ini disebut bukan disebabkan kondisi perusahaan yang merugi, melainkan akibat konflik kepemilikan dan kebijakan pemerintah yang dinilai melampaui kewenangan. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut pabrik dalam kondisi sehat dan seharusnya tetap dapat beroperasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung.

“Ini pabrik sehat. Karena ada perseteruan, konflik pemilik pabrik sama antarkeluarga, kakak beradik, maka uang perusahaan PT Pakerin yang ditaruh di saudaranya BPR Bank Prima, dulu Bank Prima namanya, sekarang jadi BPR, nggak bisa dikeluarkan.” kata Said Iqbal, Senin (26/1/2026).

Menurut KSPI, terhentinya operasional PT Pakerin terjadi setelah dana perusahaan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan produksi. Sekitar Rp1 triliun dana perusahaan disebut tersimpan di BPR Bank Prima dan tidak bisa ditarik, sehingga aktivitas pabrik berhenti dan buruh tidak menerima upah.

Sementara, dana perusahaan PT Pakerin yang tersimpan di BPR Bank Prima tidak dapat diakses setelah bank tersebut masuk dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).