"Saat ini, rata-rata waktu pembayaran klaim pertama kali sejak bank dicabut izin usahanya sudah mencapai 5 hari kerja. Ini sudah jauh lebih cepat dari 5 tahun lalu yang memerlukan waktu hingga 14 hari kerja," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution dalam konferensi pers LPS, Kamis (22/1/2026).
Di sisi lain, LPS mencatatkan pembayaran pajak sebesar Rp3 triliun sepanjang 2025, naik 15,3% dibandingkan 2024. LPS juga meningkatkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) menjadi Rp51,4 triliun, tumbuh 8,4% secara tahunan.
Program LPS 2026
Memasuki 2026, LPS memfokuskan langkahnya pada sejumlah mandat baru, termasuk percepatan persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) agar dapat diimplementasikan lebih awal pada 2027, bergantung pada terbitnya aturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Persiapan tersebut mencakup perancangan skema penjaminan, penyusunan kebijakan, pembangunan infrastruktur teknologi informasi, hingga pengaturan kepesertaan.
Di sisi lain, LPS juga mendorong penguatan infrastruktur IT pada sektor BPR/BPRS guna memperbaiki tata kelola dan kualitas pelaporan, mengingat lemahnya sistem IT kerap menjadi pemicu kegagalan bank dan kasus fraud.
Selain itu, LPS menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk menekan jumlah masyarakat yang belum memiliki rekening bank (unbanked).
Berdasarkan data LPS, Farid mengungkapkan jumlah penduduk unbanked usia 15–69 tahun turun dari 23,5 juta menjadi 15,3 juta pada 2025, meski angka tersebut dinilai masih perlu ditekan lebih lanjut.
Untuk memperkuat basis data nasional, LPS akan berpartisipasi dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Program strategis ini akan dilakukan dengan berbagai serangkaian kegiatan yang meliputi festival keuangan, edukasi dan literasi keuangan yaang inklusif dengan seluruh pihak, dan kajian-kajian secara domestik maupun internasional," pungkasnya.
(prc/naw)
