Dari sisi domestik, perubahan kebijakan besar tanpa pengamanan yang memadai berpotensi menambah kerentanan ekonomi.
Di bidang moneter, IMF menilai pelonggaran kebijakan hingga 2025 diperlukan untuk menopang pertumbuhan. Ke depan, kebijakan moneter diminta tetap berbasis data dan selaras dengan kebijakan fiskal. Nilai tukar rupiah juga diharapkan tetap berfungsi sebagai peredam guncangan, dengan intervensi valuta asing yang terbatas dan terukur.
"Dalam jangka menengah, pengurangan bertahap kehadiran Bank Indonesia di pasar utang pemerintah dapat membantu meningkatkan partisipasi sektor swasta dan likuiditas serta kedalaman pasar," tulis IMF.
Sementara dari sisi fiskal, IMF mendukung komitmen pemerintah menjaga disiplin anggaran melalui aturan fiskal yang kredibel. Namun, IMF menekankan pentingnya membatasi aktivitas kuasi-fiskal serta memperkuat tata kelola BPI Danantara guna mencegah penumpukan kewajiban kontinjensi.
IMF juga mendorong percepatan reformasi struktural, termasuk deregulasi dan keterbukaan perdagangan, untuk memperkuat iklim usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta menuju target negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
"Secara khusus, peralihan dari langkah-langkah perdagangan non-tarif akan sangat penting untuk lebih meningkatkan integrasi ekonomi global. Industri harus menargetkan kegagalan pasar, sambil meminimalkan distorsi perdagangan dan investasi. Melanjutkan kemajuan dalam agenda iklim juga akan penting," pungkasnya.
Tanggapan Bank Indonesia
Pada bagian lain, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya mengungkapkan pihaknya menyambut baik hasil asesmen IMF terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, proyeksi IMF tersebut, kata Denny sejalan dengan asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh baik, didukung akselerasi reformasi struktural.
"Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mempercepat reformasi struktural strategis, serta mempererat koordinasi kebijakan sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akseleratif."
(lav)
