Informasi yang diperoleh dari forum tersebut dinilai lebih utuh karena mencerminkan pertimbangan internal yang benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan moneter.
"Kalau di luar kan enggak bisa ngomong sembarangan kan, tapi kalau di rapat itu, itu adalah informasi yang betul yang dipakai mereka untuk menentukan kebijakan moneter," tuturnya.
Terkait jadwal, Suahasil disebut hanya menghadiri RDG pada hari kedua atau besok Rabu (21/1/2026) meski undangan diberikan untuk dua hari.
Sebagai catatan saja, hal serupa juga pernah dilakukan pada RDG BI edisi November 2025, di mana Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir dalam rapat tersebut.
Sebenarnya, keterlibatan pemerintah dalam RDG BI bukan pertama kalinya terjadi saat ini. Sebelumnya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution kala itu pernah diundang untuk hadir pada rapat hari pertama RDG BI pada 2016.
Saat itu disebutkan bahwa keterlibatan pemerintah sesuai dengan undang-undang, di mana disebutkan bahwa RDG BI dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.
(lav)
