Dia juga menjelaskan perhutanan sosial ditetapkan sebagai proyek strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 program ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat dengan target pengembangan seluas kurang lebih 1,1 juta ha yang tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 desa.
“Jadi, lahan perhutanan sosial yang sudah kami berikan persetujuan pemanfaatannya kepada kelompok tani hutan atau kelompok usaha perhutanan sosial selama 9 tahun terakhir berjumlah 8,3 juta ha meliputi 1,4 juta KK di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Melalui perhutanan sosial, kata dia, masyarakat diberikan akses legal untuk mengelola kawasan hutan dengan pola agroforestry, silvopastura atau kombinasi kehutanan dengan peternakan, agro-silvofishery kombinasi antara kehutanan, pertanian dengan perikanan dan bentuk pemanfaatan lainnya yang ramah lingkungan.
Gelontorkan Anggaran Rp10 T
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, kakao, hingga lada. Amran memproyeksikan hasil dari hilirisasi sejumlah komoditas tersebut tembus Rp138,49 triliun.
Dia mengatakan anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) senilai Rp9,95 triliun untuk periode 2025–2027. Secara terperinci yakni Rp2,54 triliun untuk 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, dan anggaran senilai Rp1,58 triliun pada 2027.
Amran menyampaikan total anggaran mencapai Rp10 triliun itu sebagai upaya pemerintah membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau sebagai pusat rempah-rempah dunia.
“Kita akan kembalikan Indonesia kejayaan rempah-rempah,” kata Amran dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).
Dia menyampaikan anggaran Rp9,95 triliun tersebut sudah tersedia dan siap digunakan. Akan tetapi, dana bernilai jumbo itu akan tergantung dari tindakan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
“Anggarannya sudah ada. Bapak Presiden tambahkan mulai sekarang, kerja. Anggarannya ada Rp9,9 triliun, ini Rp10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Rp10 triliun tergantung Bapak dan Ibu [gubernur dan bupati] sekarang,” tutur Amran di hadapan para pejabat daerah.
Amran memaparkan anggaran senilai Rp9,95 triliun itu akan ditujukan untuk biaya tanam dan biaya benih untuk 6 komoditas perkebunan, yakni 200.000 hektare (ha) lahan tebu senilai Rp2,27 triliun dan 248.500 ha lahan kakao senilai Rp3,47 triliun.
Kemudian, sebanyak 221.890 ha lahan kelapa dengan anggaran Rp1,16 triliun; 99.500 ha lahan kopi dengan anggaran senilai Rp2,16 triliun; 50.000 ha lahan mete sebanyak Rp0,54 triliun; dan 51.000 ha lahan lada/pala dengan anggaran Rp0,35 triliun.
Sehingga secara total, pemerintah akan menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.
“Untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 ha seluruh Indonesia,” tambahnya.
Kementan juga memprediksi hasil dari hilirisasi selama 2025–2027 itu akan mencapai Rp138,49 triliun. Perinciannya, senilai Rp23,2 triliun untuk tebu, Rp67,1 triliun untuk kakao, Rp5,77 triliun untuk kelapa, Rp14,93 triliun untuk kopi, Rp2 triliun untuk mete, dan Rp25,5 triliun untuk lada/pala.
(ell)
