Namun, kemajuan bisa menjadi lebih sulit tanpa keterlibatan ekonomi terbesar dunia, karena ketidakhadiran AS dapat memberi alasan bagi sejumlah negara untuk membuat komitmen yang kurang ketat.
Bahkan jika pemerintahan AS di masa depan membalikkan kebijakan Trump, dalam masa transisi ini organisasi iklim harus menghadapi hilangnya pendanaan AS senilai miliaran dolar, kecuali jika negara lain atau lembaga filantropi mengisi kekosongan tersebut.
PBB, khususnya, bisa menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar, setelah sebelumnya memangkas anggaran tahunannya bahkan sebelum pengumuman Trump.
Mengapa AS menarik diri dari organisasi iklim?
Dalam memorandum presiden, Trump menyatakan AS akan keluar dari kelompok-kelompok iklim karena dianggap “bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”
Gedung Putih membingkai langkah ini sebagai upaya menghemat uang pembayar pajak dari “agenda yang tidak efektif atau bermusuhan.”
Trump secara terbuka telah lama menyangkal perubahan iklim. Ia mengatakan di Sidang Umum PBB tahun lalu bahwa perubahan iklim adalah “penipuan terbesar yang pernah dilakukan” dan bahwa energi terbarukan adalah sebuah “lelucon.”
Sejak kembali menjabat, ia meningkatkan upaya untuk melemahkan aksi iklim, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Trump memulai masa jabatan keduanya dengan kembali menarik AS dari Perjanjian Paris, yang mengikat negara-negara untuk menahan pemanasan global di bawah 2°C dan idealnya di bawah 1,5°C.
Penarikan ini akan berlaku pada 27 Januari. Kini, Trump juga keluar dari perjanjian yang menjadi fondasi kesepakatan bersejarah tahun 2015 tersebut.
Apa perjanjian iklim PBB yang ditinggalkan AS?
Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) adalah mekanisme hukum yang menjadi dasar pertemuan tahunan negara-negara untuk membahas penurunan emisi dan adaptasi terhadap pemanasan global.
Perjanjian ini dibentuk pada 1992, di masa Presiden George H.W. Bush, ketika pemerintahannya menyadari perlunya sebuah traktat global untuk menangani emisi.
“AS adalah negara pertama yang meratifikasinya,” kata William Reilly, mantan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) di era Bush.
“Premisnya dulu dan sekarang tetap sama: respons terhadap pemanasan planet harus bersifat global.”
Seluruh negara di dunia menandatangani UNFCCC. Ketika AS keluar—sebuah proses yang memakan waktu satu tahun sesuai ketentuan perjanjian—AS akan menjadi negara pertama yang pernah menarik diri.
AS juga keluar dari Green Climate Fund, mekanisme pendanaan utama UNFCCC yang telah menyetujui lebih dari US$19 miliar untuk proyek di negara berkembang. Trump sebelumnya telah membatalkan US$4 miliar komitmen pendanaan dari pemerintahan AS sebelumnya.
Lembaga iklim apa lagi yang ditinggalkan AS?
Trump juga menarik AS dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), badan PBB yang menjadi otoritas utama ilmu pengetahuan iklim.
IPCC, yang terdiri dari ratusan ilmuwan terkemuka dunia, dibentuk pada 1988. Laporan-laporannya merupakan rujukan paling komprehensif dan berwibawa untuk memahami perubahan iklim masa lalu, kini, dan masa depan.
Panel ini memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian 2007, dan kajian ilmiahnya menjadi dasar Perjanjian Paris.
Tiga tahun setelah perjanjian itu ditandatangani, satu kalimat dalam laporan IPCC setebal 631 halaman memicu negara, kota, dan perusahaan untuk memulai perjalanan menuju target emisi nol bersih (net zero).
Di antara kelompok lingkungan lain yang ditinggalkan AS adalah International Renewable Energy Agency, yang mendukung adopsi teknologi angin, surya, dan tenaga air, serta International Union for Conservation of Nature, lembaga hampir berusia 80 tahun yang menjadi otoritas global kesehatan alam.
Bagaimana dampak penarikan AS terhadap upaya penurunan emisi global?
AS merupakan negara penghasil emisi terbesar kedua setelah China secara tahunan, sehingga pelepasan diri Trump akan mempersulit pengendalian emisi global.
Selain itu, pemerintahannya berupaya menggagalkan pembatasan polusi di dalam badan-badan PBB yang masih diikuti AS.
Tahun lalu, AS menggagalkan kerangka International Maritime Organization untuk mencapai emisi nol bersih, dengan menggunakan ancaman tarif guna menekan negara-negara agar menunda pajak karbon global untuk sektor pelayaran.
AS juga bersekutu dengan negara-negara termasuk Arab Saudi untuk memblokir pembatasan produksi plastik baru, sehingga perundingan global mengalami kebuntuan.
Emisi gas rumah kaca AS sebenarnya sudah bergerak ke arah yang salah bahkan sebelum perubahan kebijakan domestik Trump benar-benar berdampak.
Emisi AS naik pada 2025 setelah dua tahun menurun, menurut estimasi awal Rhodium Group, karena meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil untuk pemanas dan pusat data.
Meski demikian, transisi energi bersifat global. Trump dapat memperlambatnya, tetapi tidak bisa menghentikannya. Investasi energi bersih melampaui investasi bahan bakar fosil, dan International Energy Agency memperkirakan nilainya mencapai rekor US$2,2 triliun pada 2025.
Dana yang jauh lebih besar masih dibutuhkan untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim. Miliarder Bill Gates baru-baru ini mengatakan bahwa kekuatan pasar saja tidak cukup untuk mendorong transisi energi dengan kecepatan yang dibutuhkan agar target Perjanjian Paris tercapai.
Dukungan pemerintah krusial untuk menskalakan teknologi penurun emisi yang masih baru agar biayanya turun.
Bagaimana penarikan AS mengubah diplomasi iklim?
Setelah AS resmi keluar dari UNFCCC, negara itu hanya dapat menghadiri KTT iklim global sebagai pengamat, tanpa hak ikut serta dalam diskusi peta jalan penghapusan bahan bakar fosil.
Penarikan AS kecil kemungkinannya mendorong negara lain mengikuti langkah yang sama—belum ada negara yang keluar dari Perjanjian Paris setelah AS.
Negara-negara justru akan melangkah maju tanpa AS, kata Erin Graham, pakar urusan global dari University of Notre Dame.
Namun, ketidakhadiran AS dapat memperkuat posisi produsen minyak seperti Arab Saudi yang sebelumnya berupaya melemahkan ambisi iklim global.
Negara-negara Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan China kemungkinan akan mencoba mengisi kekosongan diplomatik. China, khususnya, memiliki otoritas untuk memimpin, kata Maria Ivanova dari Northeastern University. Namun, apakah China akan mengambil peran tersebut masih belum jelas.
Meski menjadi yang terdepan dalam kapasitas energi bersih dan kendaraan listrik, para aktivis kecewa karena China tetap memprioritaskan kepentingan nasional pada KTT iklim PBB COP30 tahun lalu, memperingatkan hambatan perdagangan dan menegaskan haknya untuk terus menggunakan batu bara.
Bagaimana dampaknya terhadap pendanaan organisasi iklim?
PBB sudah menghadapi krisis keuangan, terutama karena AS menolak membayar iuran anggaran rutin. Pemerintahan Trump belum membayar US$826 juta iuran 2025 dan masih memiliki tunggakan sekitar US$660 juta.
Anggaran inti UNFCCC dibiayai pemerintah, dengan AS sebagai kontributor terbesar di depan China. AS seharusnya menanggung lebih dari seperlima anggaran €74,1 juta (US$86 juta) untuk 2024–2025.
Hingga Oktober, AS baru membayar 3% kewajiban 2025, dengan tunggakan US$8 juta.
IPCC memperoleh pendanaan dari Organisasi Meteorologi Dunia, UNEP, serta kontribusi sukarela negara anggota. AS selama ini penyumbang besar, tetapi tidak memberikan kontribusi apa pun tahun lalu, pertama kalinya sejak 2017.
Negara lain bisa mengisi kekosongan tersebut, tetapi belum tentu bersedia. China jarang memberi kontribusi sukarela besar ke PBB, sementara negara-negara Eropa keuangannya tertekan akibat perang Ukraina dan peningkatan belanja pertahanan.
Negara bagian dan lembaga filantropi bisa membantu. Pada 1997, Ted Turner mendirikan UN Foundation dengan modal US$1 miliar.
Bloomberg Philanthropies juga berkomitmen membantu pendanaan UNFCCC setelah AS keluar dari Perjanjian Paris sebelumnya, dan kembali menjanjikan dukungan pada penarikan kedua.
Apakah ilmuwan AS masih bisa berkolaborasi dalam riset IPCC?
IPCC mengandalkan ilmuwan sukarelawan, dan sebagian besar peneliti AS tidak bekerja untuk pemerintah federal, sehingga tetap dapat berkontribusi pada laporan yang dijadwalkan terbit mulai 2027.
Namun, Departemen Luar Negeri AS biasanya menominasikan ilmuwan ke IPCC dan tidak melakukannya pada 2025. Hal ini mendorong American Geophysical Union dan jaringan universitas membentuk kelompok baru yang menominasikan 282 ilmuwan.
Menarik diri dari IPCC “konsisten dengan agenda anti-sains” pemerintahan Trump, kata Graham.
Sejak kembali berkuasa, pemerintah AS membekukan hibah, memecat peneliti, mempromosikan riset iklim tandingan, serta mengurangi ketersediaan data yang digunakan secara global.
Apakah AS bisa kembali ke perjanjian iklim PBB?
Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell mengatakan bahwa “pintu tetap terbuka” bagi AS untuk kembali, seperti yang dilakukan di era Presiden Joe Biden. Namun, prosesnya di bawah hukum AS masih belum jelas.
Konstitusi mewajibkan persetujuan dua pertiga Senat untuk meratifikasi perjanjian. Apakah presiden bisa keluar sepihak dan kembali tanpa persetujuan Senat merupakan pertanyaan hukum terbuka.
Senat meratifikasi UNFCCC secara bulat pada 1992, tetapi polarisasi politik saat ini membuat ambang dua pertiga jauh lebih sulit dicapai.
Perjanjian Paris berbeda karena ditandatangani Presiden Barack Obama sebagai perjanjian eksekutif, bukan traktat. Karena itu, Trump dapat dua kali keluar dan Biden kembali masuk tanpa persetujuan legislatif.
(bbn)
