Untuk mengatasi tantangan struktural ini, pemerintah China menerapkan sejumlah kebijakan pro-natalis dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari memperpanjang cuti melahirkan dan cuti ayah hingga mempermudah pendaftaran pernikahan.
Di antara insentif tersebut, pasangan diberikan sekitar US$500 per tahun bagi setiap anak yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga anak tersebut berusia tiga tahun. Mulai tahun ini, pemerintah juga memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13% pada obat-obatan dan alat kontrasepsi, termasuk pil kontrasepsi darurat dan kondom.
He Yafu, ahli demografi independen, mengatakan bahwa jumlah subsidi pemerintah "terlalu kecil" untuk secara signifikan meningkatkan angka kelahiran.
Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan keengganan generasi muda untuk menikah dan penurunan jumlah perempuan usia subur, yang berkurang 16 juta dari tahun 2020 hingga 2025.
Penurunan jumlah calon ibu ini sebagian disebabkan oleh kebijakan satu anak, yang melemahkan dasar demografis untuk pertumbuhan di masa depan sebelum dihapuskan pada tahun 2015.
(bbn)
