Sebelumnya, dia juga memaparkan permintaan Prabowo agar Badan Otorita IKN mempercepat pembangunan fasilitas yang akan digunakan untuk legislatif dan yudikatif. Harapannya, fasilitas itu bisa selesai pada 2028.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengungkap Prabowo juga memberi masukkan tentang akses jalan, desain gedung pemerintahan dan fasilitas umum, serta fungsi beberapa titik strategis yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan nyaman.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 (UU APBN 2026) tercantum alokasi anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar Rp6,26 triliun. Anggaran ini terdiri dari program dukungan manajemen Rp552,97 miliar dan program pengembangan kawasan strategis Rp5,7 triliun.
Angka ini terbilang rendah dibanding total alokasi yang dianggarkan untuk IKN pada tahun-tahun sebelumnya -- di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang mencapai puluhan triliun. Secara akumulasi, realisasi anggaran untuk IKN pada periode awal 2022 sampai 2024 tercatat sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
(dov/frg)
