Kredit karbon dimaksudkan untuk mewakili satu metrik ton CO₂ yang berhasil dihindari, dikurangi, atau diserap dari atmosfer melalui proyek-proyek seperti reforestasi.
Pasokan global kredit karbon dapat meningkat 20 hingga 35 kali lipat pada 2050 dari tingkat saat ini, didorong oleh penataan ulang pasar yang tengah berlangsung dan berfokus pada integritas serta dampak, menurut analis BloombergNEF.
Zimbabwe, Kenya, dan Malawi termasuk negara-negara Afrika yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil langkah untuk mengatur industri offset karbon guna mengamankan pendapatan yang lebih besar bagi kas negara.
Namun demikian, perubahan ini terjadi pada saat kepercayaan terhadap pasar karbon global tengah melemah.
Pasar karbon telah menyusut lebih dari dua pertiga sejak 2021, di tengah kekhawatiran berkelanjutan mengenai kualitas proyek karbon serta penarikan diri yang lebih luas dari kalangan korporasi dalam aksi iklim.
Kebijakan baru Nigeria mencakup peluncuran registri karbon nasional, kewajiban pelaporan emisi bagi perusahaan, serta mekanisme kepatuhan bertahap yang selaras dengan rencana iklim terbaru negara tersebut, yang berkomitmen menurunkan emisi pada 2035 dan mencapai nol emisi bersih pada 2060, ujar Majekodunmi.
Pengoperasian kerangka ini menunjukkan bahwa pasar karbon merupakan bagian penting dari strategi ekonomi Nigeria, sekaligus alat untuk menarik modal asing, “mendukung transisi energi, dan memperkuat peran Afrika dalam pembiayaan iklim global,” katanya.
Kebijakan tersebut juga memungkinkan pembebasan pajak atas pendapatan kredit karbon hingga satu dekade, percepatan penyusutan modal untuk aset rendah karbon, serta pengurangan pajak untuk riset dan pengembangan yang terkait dengan proyek pengurangan emisi.
Selain itu, kebijakan ini menghapus risiko struktural yang selama ini menghambat investasi di pasar karbon, menurut Majekodunmi.
Nigeria saat ini telah memiliki 57 proyek karbon sukarela yang terdaftar, terutama di sektor energi rumah tangga, listrik terbarukan, dan kehutanan, dengan total 5,8 juta ton kredit yang telah diterbitkan, menurut data pemerintah.
Majekodunmi mengatakan kerangka baru ini ditujukan untuk memperluas portofolio proyek tersebut secara cepat, sembari menegakkan standar kualitas internasional.
Pengawasan akan berada di bawah NCCC, yang diketuai oleh presiden dan didukung oleh sebuah kantor pasar karbon yang bertanggung jawab atas persetujuan proyek, pengelolaan registri, pemberian otorisasi, serta pengawasan pasar.
Kerangka ini juga memungkinkan kemitraan publik-swasta dan kerja sama bilateral, yang berpotensi membuka akses kredit karbon Nigeria bagi pembeli berdaulat maupun korporasi yang mencari offset berstandar kepatuhan.
(bbn)
