Defisit fiskal dalam APBN 2026 sebesar 2,92%, yang mendekati batas atas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menambah kekhawatiran investor terhadap ruang pembiayaan pemerintah di tengah volatilitas global.
Defisit ini juga menandakan kondisi Indonesia yang semakin bergantung pada pembiayaan eksternal dalam bentu surat utang. Dengan kebutuhan penerbitan surat utang yang lebih besar, ruang likuiditas berpotensi menyempit sehingga meningkatkan premi risiko.
Data ekonomi dengan capaian moderasi pertumbuhan dan melambatkan kinerja ekspor juga membuat persepsi dukungan fundamental terhadap rupiah tak cukup solid. Terlebih dalam paparan APBN kemarin, terjadi shortfall penerimaan. Realisasi pendapatan negara sebesar 96,19% atau Rp2.756,30 triliun, terjadi penyusutan penerimaan pajak sebesar -0,77% secara tahunan Rp1.917,60 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak ikut turun -8,60% menjadi Rp534,10 triliun.
Pasar keuangan merespons kondisi domestik dengan sikap defensif dan tercermin dalam harga rupiah di pasar offshore, yang mencerminkan adanya peningkatan premi risiko Indonesia di mata investor global.
Ke depan, arah rupiah akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal serta konsistensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam menstabilkan nilai tukar. Tanpa sinyal penguatan yang jelas dari sisi fiskal ditambah volatilitas eksternal yang terus berlanjut, rupiah berpotensi tetap bergerak dalam tekanan.
(riset/aji)
