Logo Bloomberg Technoz

Misalkan, dia mencontohkan, cadangan devisa Indonesia pada 2024 tercatat sebesar US$155,7 miliar dan hanya naik tipis menjadi US$156,5 miliar akhir 2025.

"Naiknya hanya 0,8 miliar. Padahal tadi ada di presentasi disebutkan surplus perdagangan kita US$38,5 miliar,"  tegasnya. 

Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan adanya celah dalam aturan DHE sebelumnya, di mana devisa ekspor memang masuk ke dalam negeri, tetapi segera keluar kembali dalam waktu singkat.

Lewat revisi beleid sebelumnya, pemerintah akan memperketat pengelolaan DHE dengan mewajibkan penempatannya di bank-bank Himbara.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengontrol arus devisa secara lebih efektif. 

Selain itu, dia berharap kebijakan ini dapat membuat DHE benar-benar berkontribusi terhadap stabilitas fiskal negara. 

"Jadi kita akan rapatkan itu supaya kebijakan DHE betul-betul berdampak kepada keadaan devisa kita sehingga pasar finansial kita lebih stabil, dananya cukup ada, dan nilai tukar rupiah kita juga menjadi lebih baik ke depannya," terangnya. 

Sebelumnya, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mengakui sejumlah bank swasta meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan penempatan DHE SDA di Himbara. 

Ketua Umum Perbanas sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi mengatakan anggota Perbanas yang bukan Himbara ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. 

"Memang ada diskusi di Perbanas [terkait DHE]. Iya yang namanya dulu pernah [bank swasta bisa menyimpan DHE Swasta], ingin ada diskusi," kata Hery ketika ditemui disela-sela acara BRI di Jakarta, Selasa (16/12/2025). 

Lebih lanjut, dia juga menegaskan hasil diskusi tersebut nantinya akan disampaikan oleh Perbanas kepada regulator terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). 

Meski demikian, Hery tetap menegaskan tugas Perbanas hanya untuk mengakomodir keluhan-keluhan tersebut. Sehingga, segala keputusan yang berlaku menurutnya tetap bergantung pada pemerintah. 

"Jadi apa yang diputuskan pemerintah kita ikut," tegasnya. 

(prc/naw)

No more pages