Bloomberg Technoz, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menegaskan arah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih pada 2026 akan sangat bergantung pada penerapan sistem tata kelola yang transparan.

Selain itu, penyusunan aturan main yang tegas, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang lebih terstruktur juga menjadi hal penting bagi pengembangan Koperasi Desa.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam keterangannya memaparkan, perlu ada pembagian peran strategis antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengoptimalkan ekonomi perdesaan.

Menurut dia, melalui pemberdayaan ekonomi kolektif, Koperasi Desa dapat dirancang sebagai lembaga berbasis keanggotaan yang fokus pada penyediaan input produksi, penyediaan tenaga kerja, modal kerja, logistik, serta penguatan akses terhadap pasar dan teknologi.

Sedangkan dengan basis orientasi keuntungan lokal, BUMDes dapat berperan sebagai entitas yang berfokus pada kegiatan usaha berbasis potensi lokal dengan orientasi laba (profit-oriented) guna menghasilkan pendapatan asli bagi desa.