"Satu triliun pada waktu itu, habis dalam waktu satu minggu untuk sektor produktif, khususnya di UMKM dan itu juga sudah kita laporkan ke Kementerian Keuangan," ungkap Agus.
Sehingga, sejalan dengan apa yang diungkapkan Pramono, Agus menegaskan, Bank Jakarta siap jika pemerintah kembali menambah penempatan dana likuiditas.
"Pada dasarnya kami terbuka dan siap untuk membantu pemerintah, dalam hal ini kita menunggu saja, kalau nanti ada kita segera [lakukan]," tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengalokasikan tambahan anggaran kas pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai total Rp76 triliun, termasuk kepada Bank DKI Jakarta pada awal November 2025 lalu.
Hal ini terungkap berdasarkan data paparan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Febrio dalam rapat dengan pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR di Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Secara terperinci, penambahan dilakukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masing-masing senilai Rp25 triliun.
Kemudian, ada penambahan dana senilai Rp1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta. Hanya saja, Febrio tidak menyinggung tujuan utama penambahan dana tersebut.
Dia hanya menyinggung jika tujuan utama pemindahan dana pertama yang senilai Rp200 triliun itu saat ini telah berprogres cukup signifikan, dengan penyaluran mencapai 84% atau setara sekitar Rp167,6 triliun.
(ain)
