Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah akhirnya mempublikasikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 atau UU APBN 2026 pada Rabu (7/1/2026), atau tujuh hari setelah operasional penggunaan anggaran berjalan.

Dalam aturan tersebut tercantum rincian belanja pemerintah pusat menurut organisasi dan program. Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan anggaran belanja negara terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mencapai Rp268 triliun. 

"Program dukungan manajemen Rp12,4 triliun, program pemenuhan gizi nasional Rp255,5 triliun," demikian tercantum dalam lampiran UU APBN 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memperoleh anggaran belanja Rp187,1 triliun. Alokasi terbesar akan digunakan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan mencapai Rp83,4 triliun. Kemudian, untuk program dukungan manajemen sebesar Rp81,4 triliun.

Di peringkat ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperoleh porsi belanja terbesar mencapai Rp146 triliun. Alokasi paling besar akan digunakan untuk program dukungan manajemen Rp73 triliun, dan program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp52,7 triliun.