Dia juga mengingatkan bahwa berbagai kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi refleksi bersama. Menurutnya, tuntutan terhadap integritas personal kepala daerah harus dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang membentuk kepemimpinan di daerah.
Viktor berdalih perubahan mekanisme Pilkada bukan bertujuan untuk mematikan demokrasi, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan tidak tereduksi hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan.
Partai politik anggota koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makin solid untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Mereka ingin kembali menggelar Pilkada tak langsung; sehingga hak memilih sosok kepala daerah berpindah dari rakyat ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Usai Partai Gerindra dan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengungkap niat yang sama. PAN pun memberi sinyal bahwa rencana revisi Undang-undang Pilkada tersebut telah dibicarakan dengan anggota koalisi lainnya.
"Saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini. Dan kami juga membahas ini dalam rangka untuk memperbaiki kembali lagi kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dikutip Selasa (30/12/2025).
(dov/frg)
