Ini ditujukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.
Dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 sub golongan, dan 1.560 kelompok.
KBLBI baru ini, kata Amalia, dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC).
Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali.
Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.
Sementara, dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk
mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia, dan acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS).
Secara lengkap, seluruh klasifikasi dalam KBLI terbaru tersebut telah tercantum dalam Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 yang resmi diundangkan pada 18 Desember 2025.
(ibn/spt)
