“Tinggal hitung-hitungannya saja sebenarnya berapa volume yang mau diiniin [diimpor],” tegasnya.
Perwakilan dagang AS Jamieson Greer dijadwalkan berbicara dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pekan ini untuk menyelamatkan kerangka kerja perdagangan yang terancam batal.
Financial Times (FT) melaporkan bahwa Greer berencana berbicara dengan Airlangga guna menghidupkan kembali kesepakatan yang dicapai pada Juli yang mengurangi tarif AS atas barang-barang Indonesia dari 32% menjadi 19% dengan imbalan sejumlah konsesi.
Namun, pejabat AS kini menganggap RI melanggar kesepakatan untuk menghapus hambatan nontarif pada ekspor industri dan pertanian AS, serta masalah perdagangan digital.
Kedua belah pihak juga berselisih mengenai upaya AS untuk memasukkan klausul yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan ekonominya.
Perwakilan Gedung Putih dan Perwakilan Dagang AS belum menjawab pertanyaan yang dikirim pada Selasa malam untuk mengonfirmasi laporan FT. Greer telah menolak berkomentar.
Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan pada Juli, Indonesia mengumumkan rencana akan membeli produk AS senilai US$19 miliar, terutama 50 pesawat Boeing Co, dan menghapus bea masuk atas impor dari AS.
RI juga setuju untuk menghapus beberapa persyaratan pada produk, termasuk kandungan lokal, yang sebelumnya mempersulit penjualan produk AS di negara ini.
Pada saat itu Presiden Donald Trump mengaku telah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Namun, karena Trump bergerak lebih dahulu mengurangi tarif, menurut sumber yang mengetahui rencana Pemerintah RI, mereka merasa tidak ada urgensi untuk menuntaskan kesepakatan atau bergerak cepat memenuhi komitmen dan sengaja menunda memberi konsesi.
Sejak itu, Trump mengumumkan serangkaian kerangka kerja perdagangan dengan Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia, yang berisi kesepakatan serupa untuk mengurangi hambatan tarif, termasuk pada produk industri dan pertanian.
Meski Presiden AS dengan antusias menyetujui pakta perdagangan secara luas—dan dengan cepat menyesuaikan tarif—negosiasi lebih lanjut mengenai ketentuan spesifik berulang kali terbukti berlarut-larut dan sulit dicapai.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan masih menunggu aturan resmi yang memperbolehkan perseroan untuk mengimpor migas dari AS tanpa melakukan lelang atau tender.
“Masih menunggu peraturan,” kata Simon di Kompleks Parlemen, Rabu (19/11/2025).
Meskipun begitu, Simon mengklaim kilang milik Pertamina mau tidak mau harus siap untuk mengolah minyak mentah atau crude yang diimpor dari AS tersebut.
“Ya kita harus siap,” ucap Simon menegaskan kilang Pertamina siap mengolah minyak mentah AS.
Selain itu, Simon juga menyatakan Pertamina sudah bersiap apabila harus mengeksekusi impor migas tersebut pada bulan depan. “[Hal] yang penting kita siapkan semua kemungkinan,” ujar Simon.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tengah menyusun regulasi untuk mengatur impor migas dari AS tanpa melewati lelang.
Skema tanpa lelang itu bakal menyasar pada transaksi antara Pertamina dengan perusahaan AS.
Dalam perkembangannya, Airlangga merevisi pernyataannya tersebut. Dia menyatakan impor migas tersebut tetap akan melibatkan proses tender dengan mitra penyedia di negara tersebut.
“Ya tentu pertama impor langsung itu pasti ada bidding untuk vendor Amerikanya, pasti ada bidding. Bidding pasti ada, selalu ada” ujarnya saat dimintai konfirmasi, ditemui di sela pergelaran Bloomberg Technoz Ecoverse 2025, Kamis (20/11/2025).
Sekadar catatan, Indonesia diganjar tarif sebesar 19%, lebih rendah dari sebelum pemerintah berunding dengan AS, yakni sebesar 32%.
Salah satu kesepakatan yang diteken RI-AS yakni kebijakan impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG), hingga BBM jenis bensin senilai sekitar US$15 miliar.
Pertamina telah meneken tiga nota kesepahaman business to business (B2B) di bidang pengadaan feedstock minyak dan kilang melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), masing-masing dengan ExxonMobil Corp., KDT Global Resource LLC., serta Chevron Corp.
(azr/wdh)
