Dia menggarisbawahi tambang emas Martabe beroperasi sesuai regulasi yang berlaku dan terus menerapkan kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice (GMP).
Bahkan, kata Katarina, perusahaan mendapatkan penghargaan terbaik dalam kategori penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pada 2024.
Selain itu, perusahaan juga mendapatkan kategori Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Hijau pada 2023 dan 2024 dari KLH.
“PTAR akan menghormati dan mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan otoritas terkait,” ungkap dia.
Sebagai informasi, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, meninjau langsung kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga melalui inspeksi udara dan darat untuk memverifikasi penyebab bencana serta menilai potensi kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif mendatangi beberapa perusahaan; termasuk Agincourt, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), serta PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru.
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan itu dan mewajibkan pelaksanaan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di wilayah hulu DAS yang berfungsi penting bagi masyarakat.
“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan tersebut untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” kata Menteri Hanif dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan bahwa hasil pemantauan udara menunjukkan aktivitas pembukaan lahan dalam skala luas yang turut meningkatkan tekanan pada DAS.
“Dari overview helikopter, terlihat jelas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, serta kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu serta erosi besar. Pengawasan akan diperluas ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatra Utara,” ujar Rizal.
Menteri Hanif menambahkan bahwa seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, apalagi dengan curah hujan ekstrem yang kini tercatat lebih dari 300 mm per hari.
“Pemulihan lingkungan harus dilihat dalam satu lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana bila ditemukan pelanggaran yang memperburuk bencana,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan timnya turut mengevaluasi kegiatan tambang emas Martabe yang dikerjakan Agincourt.
Evaluasi tambang emas Martabe berkaitan dengan upaya pemerintah menelusuri penyebab bencana banjir dan longsor besar di sejumlah daerah mulai dari Aceh, Sumatra Utara sampai Sumatra Barat.
“Kali yang di Martabe ini yang paling kecil, tim tambang tetap melakukan evaluasi sampai sekarang,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Kemarin saya juga cek, tetapi tim kami lagi mengecek sampai selesai baru kami memutuskan,” kata Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan, kementeriannya bakal menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan terkait dengan praktik penambangan di sejumlah titik bencana tersebut.
“Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas,” kata Bahlil.
(azr/wdh)
