Bloomberg Technoz, Jakarta - Penunjukan gubernur baru Bank Indonesia (BI) berpotensi membawa perubahan yang cukup besar pada aspek operasional bank sentral, meski arah kebijakan utamanya diperkirakan tetap dibatasi oleh mandat yang telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut disampaikan ekonom Citigroup, Helmi Arman, dalam riset terbarunya.

Menurut Helmi, revisi terhadap Undang-Undang BI memang telah menambahkan aspek ketenagakerjaan ke dalam mandat BI. Namun, mandat utama bank sentral tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Karena itu, kewenangan gubernur definitif BI yang baru nantinya tidak akan bersifat tanpa batas," tulis Helmi, seperti dikutip Bloomberg News.

Dengan landasan hukum tersebut, Citi menilai risiko BI mengambil kebijakan yang jauh di luar mandatnya, seperti kembali membeli obligasi pemerintah di pasar perdana (primary market bond-buying), relatif kecil.

Meski demikian, Citi mengingatkan bahwa perubahan signifikan pada tataran operasional tetap tidak bisa dikesampingkan.