Bloomberg Technoz, Jakarta - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Yogi Setya Permana mengatakan penetapan status bencana nasional dapat menjadi titik masuk (entry point) untuk melakukan evaluasi dan reset secara serius terhadap praktik ekstraksi sumber daya alam di kawasan hutan Sumatra yang selama ini berkontribusi pada kerentanan ekologis.

“Kekhawatiran status darurat akan membuka ruang intervensi asing menurut saya perlu diletakkan secara proporsional. Hal yang justru lebih mendesak untuk diwaspadai adalah pola kolaborasi antara aktor asing [investor], elit, dan pelaku bisnis ekstraktif yang merusak lingkungan dan pada akhirnya memperbesar risiko bencana,” ujar Yogi saat dihubungi. 

Dengan kata lain, kata Yogi, isu kedaulatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan tata kelola sumber daya dan keberpihakan pada keselamatan publik.

Yogi menilai, dalam konteks Sumatra Barat dan Aceh—wilayah yang secara historis memiliki dinamika relasi yang kompleks dengan pemerintah pusat—kehadiran negara yang cepat, empatik, dan nyata sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. 

Terpisah, Akademisi Ilmu Kebencanaan dan Ilmu Tanah Universitas Syiah Kuala Teuku Alvisyahrin mengatakan seharusnya pemerintah sudah menetapkan status darurat bencana nasional saat melihat perkembangan situasi setelah bencana. Menurutnya, hal ini sangat mendesak untuk memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk menangani korban bencana secara maksimal dan berjalannya proses pemulihan pasca bencana yang efektif.