Kemenkes RI juga menyinggung persoalan kekurangan dan distribusi dokter spesialis, khususnya di bidang obstetri-ginekologi dan anestesi, sebagai persoalan klasik yang sudah berlangsung lama.
Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Kemenkes RI menyebut terus menjalankan akselerasi produksi dan pemerataan dokter spesialis lewat program pendidikan berbasis rumah sakit atau RSPPU.
Skema ini dirancang untuk menyiapkan lulusan yang bisa langsung bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), tempat kebutuhan dokter spesialis paling mendesak.
"Kemenkes RI turut menegaskan bahwa kebijakan tersebut dijalankan bersama lintas institusi, mulai dari Kemendikti, universitas, hingga rumah sakit pendidikan. Koordinasi ini berjalan harmonis demi mempercepat pemenuhan tenaga medis yang selama ini jadi pekerjaan rumah besar Indonesia," kata Aji.
Sebelumnya diberitakan, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unpad Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat menyoroti kurangnya distribusi dokter spesialis ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menyebabkan ketertinggalan kondisi fasilitas kesehatan di sana.
"Bahwa jumlah dokter dan dokter spesialis ini belum mencukupi. Sehingga banyak terjadi kekosongan di daerah terpencil, terluar, dan terdalam," kata Yudi dalam acara orasi Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI), Selasa (2/12/2025).
Ia menerangkan, dokter spesialis di Tanah Air berjumlah lebih kurang 5.680 dan mendekati 6.000 orang. Namun, jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, angka tersebut terbilang banyak dari yang lainnya. "Dibandingkan dengan negara Filipina, itu untuk kita tiga kali lipat jumlahnya [dokter]," sebutnya.
(dec/spt)
