Haryo mengakui kesepakatan perjanjian dagang antarnegara masih belum jelas lantaran adanya situasi internal dalam negeri dari pemerintahan AS.

Memang, pemerintahan AS sempat dihadapi oleh proses penutupan sementara atau shutdown pemerintahan yang sekaligus menjadi shutdown terlama Negeri tersebut  sepanjang sejarah.

"Mudah-mudahan kita bisa segera menentukan kapan target Indonesia menandatangani reciprocal agreement dengan Amerika," tutur dia.

Berdasarkan laporan Financial Times, proses negosiasi lambat karena oleh adanya klausul 'poison pill'.

“Kami tidak setuju [dengan klausul-klausul itu] karena ini menyangkut kedaulatan ekonomi.”, tulis laporan tersebut, yang mengutip salah satu pejabat pemerintah Indonesia.

Langkah penolakan tersebut membuat Indonesia hingga saat ini masih belum mendapat kepastian kesepakatan tarif resiprokal dengan AS, berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Thailand, dan Kamboja yang mendapat tarif 0%.

Pembebasan tarif berlaku pada sejumlah komoditas yang meliputi karet, minyak kelapa sawit, kakao, hingga produk farmasi.

(lav)