"Saya tanya kepada masyarakat di sana, kalau ketika ada perdarahan pasca salin, apa yang dilakukan, dirujuk ke mana? 'Alhamdulillah, dok, kalau kami merujuk ke Ambon, tujuh orang mati. Kalau ke Dili [Timur Leste] bisa enam atau tujuh orang juga mati. Jadi kami memilih tidak dirujuk, kalau tidak dirujuk, hanya satu orang dia saja mati," sebutnya.
Hal ini, kata Yudi, menjadi potret memilukan yang ada di Tanah Air. Sehingga, ia menyarankan agar pemerintah berbenah dan menjalin kerja sama dengan institusi pendidik agar dapat mencetak lulusan kedokteran terbaik.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyiapkan reformasi besar dalam pendidikan kedokteran spesialis.
Pemerintah berencana memberikan pendidikan dokter spesialis secara gratis, meniru praktik di sejumlah negara maju, guna mengatasi defisit sekitar 70.000 dokter spesialis di Indonesia.
“Korea penduduknya hanya seperenam dari Indonesia, tapi produksi dokter spesialisnya jauh lebih besar. Kenapa? Karena pendidikan mereka dilakukan di 100 rumah sakit pendidikan, bukan 26 seperti di Indonesia. Dan yang lebih penting, di sana dokter spesialis bukan bayar, tapi digaji,” kata BGS di Jakarta, Rabu (27/8/2025)
Indonesia saat ini termasuk sedikit negara, bersama Lithuania, yang masih membebankan biaya tinggi bagi dokter yang ingin menempuh pendidikan spesialis. Kondisi ini dinilai memperlambat ketersediaan tenaga medis sekaligus memperparah ketimpangan distribusi dokter di daerah.
Sebagai pembanding, BGS menyebut Inggris yang berpenduduk 68 juta jiwa mampu menghasilkan 12.000 dokter spesialis per tahun dari lebih dari 700 rumah sakit pendidikan. Di Amerika Serikat, jumlahnya mencapai sekitar 41.000 per tahun lewat 900 institusi pendidikan.
Rencana pemberian pendidikan gratis ini juga dikaitkan dengan masalah distribusi. BGS menyebut selama ini 60% mahasiswa spesialis berasal dari Jawa, sementara 80% kebutuhan terbesar justru ada di luar Jawa. Dengan skema baru, rekrutmen dokter akan lebih berbasis kebutuhan masyarakat daerah.
Selain membenahi pembiayaan dan distribusi, pemerintah juga menargetkan kualitas pendidikan spesialis di Indonesia mencapai standar internasional. Dengan menggandeng ACGME, Indonesia berharap lulusan dokter spesialis dapat diakui secara global, layaknya rumah sakit yang terakreditasi JCI di sektor layanan.
(mef/spt)
