Menurut dia, Pasar Gedebage tidak bisa disamakan dengan Pasar Senen di Jakarta, meski sama-sama menjadi pusat penjualan baju bekas hasil impor. Dia juga menyebutkan bahwa produk pakaian lokal sebenarnya telah banyak dijual di Bandung seperti melalui berbagai distro.
Dengan demikian, untuk menghentikan penjualan pakaian bekas secara total, tidak bisa dilakukan begitu saja.
"Karena kalau Pasar Senen dengan Gedebage itu berbeda. Kalau Senen di atas ada barang bekas, di bawahnya baru. Kalau Gedebage, semua 100% bekas. Berarti nggak bisa langsung serta-merta, Akan kita pilih yang mana yang mesti [di substitusi]," ujarnya.
Dewa menilai baik pakaian lokal maupun barang bekas impor sudah memiliki pangsa pasar masing-masing. Sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap para penjual agar pangsa pasar pakaian bekas ilegal hidup kembali.
“Jadi mau di apapun, bagaimanapun, itu pasar, kita bersinergi lah supaya ada win win solution terkait masalah hajat hidup orang banyak," ujar Dewa.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Gedebage, Elva, menjelaskan pakaian bekas impor umumnya menyasar konsumen dari kalangan menengah ke bawah.
Dia juga meragukan 1.300 merek lokal yang disiapkan pemerintah dapat dijangkau oleh target pasar Gedebage.
"Pemerintah menyediakan produk 1.300 mungkin itu belum tentu terjangkau. Pedagang-pedagang kami pun, kami para pengecer pun, bermodalkan tidak banyak, bermodalkan sedikit, yang mana kami bisa mencari keuntungan juga tidak banyak," ungkapnya.
Elva pun meminta pemerintah lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan penggantian barang thrifting dengan produk lokal.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan sebanyak 1.300 merek lokal siap menggantikan pakaian impor bekas atau thrifting ilegal di Tanah Air.
“Nah, per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendag [Budi Santoso], kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merek brand lokal per hari ini,” kata Maman ditemui di Kantor Kemendag, Senin (17/11/2025).
Maman menyebut ribuan merek lokal tersebut tidak hanya menggantikan pakaian bekas yang disita, namun terdapat sandal hingga sepatu lokal.
“Jadi macam-macam ada baju, ada celana, ada sepatu, ada sendal, jadi total itu ada 1.300-an merek,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah secara bertahap mulai berkoordinasi dengan sejumlah pedagang pakaian bekas di Indonesia, termasuk penjual pakaian bekas impor di Pasar Senen.
(ain)
