"OJK telah mengeksplorasi tokenisasi melalui regulatory sandbox, dengan fokus pada tiga model: tokenisasi emas, obligasi, dan properti. Kami mendorong inovasi ini secara hati-hati, memastikan keseimbangan antara pengembangan teknologi, perlindungan konsumen, dan stabilitas keuangan,
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah tengah membangun fondasi kebijakan AI sekaligus meningkatkan kompetensi SDM.
"Sektor jasa keuangan perlu memperluas inovasi AI untuk memperlebar akses terhadap perbankan digital, pembiayaan mikro dan decision tools bagi UMKM. Berbagai inovasi yang lebih adaptif dengan standar operasional digital menunjukkan bahwa teknologi menghadirkan solusi yang lebih efisien."
Adapun Direktur Financial and Enterprise Affairs OECD Carmine Di Noia dalam kesempatan yang sama menekankan peran Asia sebagai pusat inovasi keuangan digital dan menyebut Indonesia sebagai mitra penting OECD.
Ia menegaskan komitmen OECD untuk mendukung pengembangan kerangka kerja yang harmonis secara global. Dalam konteks ini, OECD menggandeng OJK sebagai mitra utama dalam penyelenggaraan OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, sekaligus menegaskan eratnya kerja sama antara kedua institusi.
"Asia berada di garis depan transformasi keuangan digital, didorong oleh ekosistem fintech yang dinamis dan adopsi teknologi yang cepat. Kolaborasi seperti yang kita saksikan hari ini sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi dapat berkembang secara bertanggung jawab, menciptakan pasar yang lebih efisien dan inklusif, serta memperkuat kepercayaan publik," kata Carmine Di Noia.
Pada kesemapatan tersebut, OECD juga merilis The OECD Report on Artificial Intelligence in Asia’s Financial Sector serta Panduan Kode Etik AI yang Bertanggung Jawab di sektor fintech.
Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen OJK agar regulasi nasional selaras dengan praktik terbaik internasional. Indonesia berkomitmen memperkuat transformasi digital, memperkuat fundamental ekonomi, dan memperdalam kerja sama internasional melalui strategi yang efektif dan peningkatan kapasitas teknologi.
"Melalui forum ini, kita dapat berbagi pengalaman, mengembangkan praktik terbaik, dan membangun kerangka kebijakan yang memungkinkan inovasi keuangan digital menjadi pengubah permainan untuk pertumbuhan dan inklusi keuangan, sambil mengelola risiko secara kolektif," ungkap Mahendra.
Acara yang dihadiri lebih dari 40 perwakilan regulator dan pelaku industri global ini juga membahas perkembangan aset digital. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Hasan Fawzi memaparkan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko di tengah pesatnya pertumbuhan pasar aset digital.
"Seiring kita beralih ke sesi sore ini, fokus kita bergeser ke kekuatan transformatif lainnya dalam keuangan digital yaitu aset digital. Sementara AI membentuk kembali intelligence dan proses di balik layanan keuangan. Aset digital secara fundamental mendefinisikan kembali sifat aset itu sendiri dan infrastruktur untuk pertukarannya," jelas Hasan Fawzi.
Kegiatan dengan OECD ini juga merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Posisi strategis Indonesia sebagai negara G20 dan pengawas sektor jasa keuangan terintegrasi menjadikan keterlibatan OJK di forum OECD semakin penting.
(ain)
