Pada Jumat malam, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan di X bahwa Departemen Luar Negeri telah “menunda penerbitan visa untuk SEMUA individu yang bepergian dengan paspor Afghanistan.”
Sekitar waktu yang sama, Direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS Joseph Edlow mengatakan dalam posting media sosial bahwa AS menghentikan semua keputusan suaka “sampai kami dapat memastikan bahwa setiap orang asing telah diperiksa dan disaring dengan tingkat yang maksimal.”
Lembaga tersebut sebelumnya mengumumkan akan meninjau kartu hijau (green card) warga negara dari “negara-negara yang menjadi perhatian,” yang berpotensi memperluas upaya untuk mengusir penduduk tetap legal. Negara-negara tersebut adalah 19 negara yang tercantum dalam larangan perjalanan yang diberlakukan awal tahun ini, namun apakah negara-negara “dunia ketiga” yang disebutkan Trump sesuai dengan daftar tersebut belum jelas.
Larangan perjalanan yang diberlakukan pada Juni membatasi perjalanan warga negara asing dari 12 negara, sebagian besar di Timur Tengah dan Afrika, untuk masuk ke AS, dengan alasan kebutuhan untuk melawan ancaman serangan teroris dan melindungi publik. Negara-negara tersebut meliputi Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Tujuh negara lain menghadapi pembatasan sebagian.
Sorotan ke Afghanistan
Pihak berwenang federal telah mengidentifikasi tersangka penembak sebagai Rahmanullah Lakanwal, 29 tahun, warga negara Afghanistan yang sebelumnya bekerja dengan pasukan AS dan CIA sebelum tiba di AS pada 2021, yang memperketat pengawasan terhadap lebih dari 190.000 warga Afghanistan yang diizinkan masuk ke AS sejak jatuhnya Kabul ke tangan Taliban. Sebagian besar dari mereka terdiri dari orang-orang yang membantu pasukan AS selama perang dan keluarga mereka.
Sejak penembakan tersebut, Trump mengklaim bahwa pengungsi Afghanistan tidak menjalani proses verifikasi, seraya memperlihatkan foto penerbangan keberangkatan saat berbicara dengan media pada Kamis. Ia juga mengatakan Lakanwal “tiba-tiba gila” meskipun penyelidikan terhadap motif penembak masih berlangsung.
Meskipun pemerintahan Trump menyalahkan Biden, Lakanwal diberikan suaka oleh pemerintahan Trump, menurut AfghanEvac, sebuah organisasi nirlaba, dan telah menjalani proses verifikasi, termasuk terkait pekerjaannya bersama pasukan AS dalam melawan Taliban. Kelompok advokasi mendesak agar Lakanwal diadili sesuai hukum tanpa kasusnya berdampak negatif pada warga Afghanistan lain di AS.
Bahkan sebelum penembakan pekan ini, pemerintahan tersebut secara agresif bergerak untuk memangkas migrasi legal atau perjalanan ke AS, memberikan gambaran tentang prioritas mereka. Trump telah secara drastis menurunkan kuota pengungsi, mengakhiri status perlindungan sementara bagi migran dari beberapa negara, memberlakukan biaya aplikasi US$100.000 untuk visa H-1B yang digunakan oleh pekerja berketerampilan tinggi, dan mencabut ribuan visa.
Pemerintah juga berencana untuk meninjau kasus-kasus semua pengungsi yang direlokasi di bawah pemerintahan Biden.
“Jika Anda bukan orang yang mencintai negara ini, jika Anda tidak memberikan manfaat bagi negara ini, maka kami akan mengusir Anda dari negara ini,” kata penasihat utama Trump, Stephen Miller, dalam wawancara di Fox News pada Rabu.
Larangan perjalanan Juni mengembalikan salah satu langkah paling kontroversial dari masa jabatan pertama Trump, yang melalui berbagai revisi dan persidangan panjang sebelum akhirnya dikukuhkan oleh Mahkamah Agung sebagai “sepenuhnya dalam lingkup kewenangan Presiden.”
Trump mengatakan larangan terbaru ini melindungi negara dari serangan teroris dan ancaman keamanan publik. Pemerintahan telah menyatakan bahwa 12 negara dalam daftar baru yang menghadapi larangan penuh dipilih karena mereka menimbulkan risiko “sangat tinggi” terhadap terorisme atau keamanan nasional AS dan memiliki proses penyaringan dan verifikasi yang tidak memadai. Tujuh negara di mana pelancong menghadapi larangan sebagian dipilih karena mereka menimbulkan risiko “tinggi.”
Pejabat selama akhir pekan liburan berusaha dengan cepat menunjukkan bahwa mereka bertindak atas ancaman Trump, menambah kebingungan tentang langkah-langkah baru apa yang diambil oleh pemerintahan.
Menteri Keuangan Scott Bessent pada Jumat mengatakan departemennya akan menerbitkan peraturan yang menjelaskan bahwa pengembalian dana untuk manfaat pajak penghasilan tertentu “tidak lagi tersedia bagi imigran ilegal dan imigran lain yang tidak memenuhi syarat,” sebuah rencana yang sudah diumumkan, sebelum aksi penembakan.
(bbn)
