“Pertanyaannya kenapa selama ini pupuk puter-puter disitu aja? Itu yang salah kan bukan koperasinya, yang salah yang bikin muter-muter di tengah itu. Nah ini yang oleh Presiden dipangkas namanya mata rantai distribusinya.” katanya
“Sehingga nanti harga di produsen, di masyarakat bisa murah, nanti hasil produknya masyarakat, konsumen juga dapat harganya lebih murah. Kalau selama ini kan enggak.”
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, menilai konsep operasional Koperasi Desa atau Kelurahan (KOPDES) berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha kecil yang sudah lama berdiri di wilayah perdesaan.
Meski secara prinsip Edi mengapresiasi upaya pemerintah yang mengucurkan dana Rp3 Miliar untuk setiap kopdes dapat mengembangkan perekonomian desa, namun ia mengingatkan agar fungsi koperasi tidak menyimpang dari spirit pengembangan ekonomi desa.
“Kok koperasi desa jualan LPG? Yang jualan LPG di desa sudah ada. Yang jualan gula sudah ada. Yang jualan beras juga sudah ada,” ujar Edi, Kamis (23/10/2025)
Menurutnya, tujuan utama pembentukan KOPDES semestinya mendorong produk-produk desa menembus pasar yang lebih luas, termasuk perkotaan maupun ekspor. Hal ini dinilai sejalan dengan visi perbaikan rantai pasok yang digaungkan Presiden.
“Itulah arti supply chain yang diperbaiki. Produk desa didorong keluar, bukan sekadar memenuhi kebutuhan desa,” tambahnya.
(ell)
