Dalam temuan JPPI, ketimpangan status dan perlakuan antara guru ASN dan non-ASN, serta antara guru sekolah negeri dan swasta, masih menciptakan kesenjangan besar dalam kualitas layanan pendidikan. Menurut Ubaid, kebijakan yang tidak merata tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan motivasi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Selain itu, JPPI menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Lembaga pencetak guru tersebut dinilai perlu diperkuat agar mampu menghasilkan calon pendidik dengan kompetensi yang sesuai tuntutan pembelajaran masa kini. Tanpa pembenahan LPTK, JPPI menilai kualitas guru baru akan sulit meningkat secara konsisten.
JPPI juga mencatat bahwa program pengembangan profesi guru masih berjalan tanpa kerangka jangka panjang yang jelas. Pergantian kebijakan setiap periode dinilai menyebabkan pelatihan bersifat sporadis dan administratif, sehingga tidak mampu memberikan perubahan signifikan bagi kompetensi guru di lapangan.
Di sisi lain, JPPI menilai aspek pendanaan memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pembelajaran. Pengurangan anggaran pendidikan dan pengalihan sebagian dana ke program lain dikhawatirkan memengaruhi prioritas untuk kesejahteraan dan peningkatan mutu guru. JPPI mendorong pemerintah menjaga alokasi anggaran pendidikan agar tujuan peningkatan kualitas dapat tercapai secara berkelanjutan.
Menanggapi hasil TKA 2025, JPPI mendesak pemerintah memperkuat evaluasi kebijakan pendidikan, menutup kesenjangan antarguru, melakukan reformasi LPTK, serta menata ulang sistem peningkatan kompetensi guru agar lebih sistematis.
"JPPI menilai langkah tersebut merupakan fondasi utama untuk memperbaiki mutu pembelajaran tanpa menyalahkan pihak di garis depan pendidikan,"katanya.
JPPI menegaskan bahwa momentum Hari Guru Nasional harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat dukungan terhadap guru melalui kebijakan yang adil dan berjangka panjang.
Menurut lembaga ini, peningkatan kualitas pendidikan hanya akan tercapai apabila pembenahan sistem dilakukan secara konsisten, dengan guru diposisikan sebagai mitra utama pembangunan pendidikan.
Tuntutan: Alarm TKA 2025, Saatnya Negara Berbenah, JPPI mendesak:
- Hentikan diskriminasi. Selesaikan masalah kasta guru dengan memberikan kepastian dan keadilan bagi semua, baik yang menimpa guru di negeri dan di swasta.
- Lakukan reformasi total LPTK. Lakukan evaluasi dan reformasi lembaga pencetak guru yang kredibel dan berorientasi pada praktik.
- Bangun sistem pengembangan kompetensi guru yang sistematis dan berkelanjutan. Jangan lakukan gonta-ganti program peningkatan mutu guru yang tidak berkelanjutan.
- Kembalikan 20% APBN untuk pendidikan dan peningkatan mutu guru. Stop pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG dan alihkan dana untuk investasi jangka panjang pada guru.
“Menghormati dan memuliakan guru bukan sekadar dengan kata-kata manis di Hari Guru, tetapi dengan keberanian politik untuk membenahi sistem yang rusak dan memastikan anggaran pendidikan berpihak pada semua guru: tanpa diskriminasi sekolah-madrasah, negeri-swasta, dan guru ASN-honorer,” tutup Ubaid Matraji.
(dec)
