Dengan begitu, Roberth memastikan komoditas BBM yang dipasok ke Vivo telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta Vivo.
“Bagi kami pemenuhan energi untuk masyarakat adalah prioritas utama, energi adalah penggerak produktivitas kehidupan masyarakat. Kami akan terus berupaya memastikan pasokan BBM tetap aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat demi ketahanan energi nasional,” kata Roberth.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sebagian BBM di operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta; PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT APR (operator SPBU BP-AKR) kembali tersedia pada Minggu (23/11/2025).
Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menjelaskan BBM yang tersedia pada dua badan usaha (BU) hilir migas swasta tersebut merupakan bensin dengan nilai oktan (RON) 92.
"Per hari ini, BP AKR dan Vivo sudah menjual RON 92 di SPBU-nya," kata Laode ketika dimintai konfirmasi Bloomberg Technoz, Minggu (23/11/2025).
Kembali tersedianya pasokan BBM RON 92 di dua operator SPBU swasta tersebut terjadi usai Vivo dan BP-AKR membeli base fuel impor dari PT Pertamina Patra Niaga (PPN).
Di sisi lain, kata Laode, Shell Indonesia juga sudah bernegosiasi untuk membeli BBM dasaran atau base fuel dari Pertamina dan telah memasuki tahap akhir.
Akan tetapi, hingga kini BP-AKR belum mengonfirmasi terkait pasokan BBM tambahan tersebut. Terlebih, dalam situs resminya pasokan BBM perusahaan masih belum berangsur normal.
Sebagai catatan, lima operator SPBU swasta yang terlibat dalam proses negosiasi B2B dengan Pertamina ialah PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (Mobil), PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), dan PT Shell Indonesia (Shell).
Bulan lalu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan PT Vivo Energi Indonesia batal membeli base fuel sebanyak 40.000 barel yang telah diimpor oleh PPN.
Dia menjelaskan batalnya pembelian tersebut terjadi gegara terdapat kandungan etanol sebesar 3,5% dalam BBM dasaran yang diimpor Pertamina tersebut.
“Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol,” ucap Achmad dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).
“Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” lanjut Achmad.
(azr/wdh)
