Pejabat pemerintah, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa tarif akan tetap menjadi bagian inti dari agenda ekonomi Trump terlepas dari keputusan pengadilan.
"Kami sedang menunggu keputusan. Kami berharap hasilnya akan baik, tetapi jika tidak, kami akan—kami selalu menemukan cara, Anda tahu, kami menemukan cara," kata Trump pada Rabu.
Gedung Putih menolak berkomentar secara spesifik mengenai persiapan tersebut, tetapi mengakui mereka sedang mencari "cara baru" untuk mempertahankan kebijakan perdagangan Trump.
"Presiden Trump secara legal menggunakan wewenang tarif darurat yang diberikan oleh Kongres kepada Eksekutif, dan Pemerintah yakin akan kemenangan akhir terkait masalah ini di Mahkamah Agung. Pemerintah selalu mengkaji cara-cara baru untuk mengatasi defisit perdagangan barang AS dan memulihkan sektor manufaktur yang penting bagi keamanan nasional dan ekonomi kita," jelas juru bicara Kush Desai.
Belum jelas kapan Mahkamah Agung akan mengumumkan putusannya. Para hakim agung dapat mempertahankan tarif tersebut, membatalkannya sepenuhnya, atau mengambil pendekatan yang lebih terarah. Keputusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut bagi pelaku bisnis dan pemerintah asing.
"Harapan saya, mereka akan segera mengembalikannya [tarif] ke semula," kata Scott Lincicome, wakil presiden bidang ekonomi umum di Cato Institute, merujuk pada tim Trump. "Pada dasarnya, mereka akan menyusun kembali semuanya."
Kasus Mahkamah Agung ini bergantung pada penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) oleh Trump, di mana dia memberlakukan tarif "resiprokal" terhadap impor global, tarif terhadap barang-barang China, Kanada, dan Meksiko terkait fentanil, serta pungutan atas produk-produk Brasil dalam upaya yang gagal untuk menghentikan penuntutan terhadap mantan presiden dan sekutu Trump, Jair Bolsonaro.
Menurut perkiraan Bloomberg Economics, total tarif efektif atas impor AS sekitar 14,4%, dan lebih dari setengahnya disebabkan oleh bea masuk IEEPA. Para ekonom memperkirakan "kebanyakan bea masuk akan sepenuhnya diganti" jika Mahkamah Agung menghapus bea berbasis negara.
Dalam beberapa kasus, rencana cadangan sudah berjalan. Trump, misalnya, memulai investigasi 301 terhadap Brasil, dan menerapkan pungutan 301 pada beberapa produk China sejak masa jabatan pertamanya. Ketentuan ini biasanya membutuhkan investigasi yang panjang sebelum bea masuk dapat diterapkan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett mengatakan Trump mungkin akan beralih menggunakan Pasal 301 atau 122 untuk menarik kembali pajak impor jika Mahkamah Agung memutuskan melawan pemerintah.
"Ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk mereproduksi kebijakan yang kami miliki saat ini dengan pasal alternatif," kata Hassett dalam wawancara pada 13 November dengan pembawa acara Bloomberg sekaligus salah satu pendiri dan ketua Carlyle Group, David Rubenstein, di acara Economic Club of Washington.
Pasal 122 mengizinkan presiden mengenakan tarif sebesar 15%—ambang batas yang disepakati dalam beberapa perjanjian dengan negara lain—tetapi hanya untuk jangka waktu maksimal 150 hari. Penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro, awal tahun ini menyebut batas waktu tersebut sebagai alasan pemerintah tidak berencana mengandalkan langkah tersebut secara berlebihan.
Trump juga menggunakan Pasal 232 Trade Expansion Act untuk menerapkan tarif pada sektor-sektor, termasuk logam dan otomotif. Pemerintah telah mengumumkan investigasi baru dan memberlakukan tarif baru.
Selain itu, peningkatan jumlah produk jadi yang terkena tarif tersebut telah membuat jengkel beberapa mitra dagang, termasuk Eropa, yang mengatakan hal itu melanggar batas tarif sektoral dalam perjanjian dagang AS-Uni Eropa.
"Saya mulai bertanya-tanya apakah ini bagian dari Rencana B pemerintah jika IEEPA dinyatakan inkonstitusional," tulis mantan negosiator perdagangan AS Wendy Cutler bulan lalu di media sosial. "Hanya masalah waktu sebelum Pasal 232 mencakup sebagian besar basis manufaktur kita."
Pasal 338 Tariff Act merupakan alat potensial lain bagi Trump, tetapi alat ini berpotensi memicu perdebatan hukum baru mengingat belum pernah digunakan sebelumnya.
"Pasal ini akan menjadi objek litigasi, kemungkinan besar dengan cepat," beber Lincicome. "Saya optimistis dengan hati-hati bahwa kita dapat menghindari kembalinya kekacauan 2025."
Namun, langkah-langkah baru ini tidak akan semudah itu bagi Trump untuk diterapkan, mengingat keterbatasannya. Pejabat harus menghadapi pertanyaan hukum baru, seperti apakah pemerintah bisa menerapkan tarif Pasal 122 secara bersamaan, membatalkannya sebelum batas waktu, lalu memberlakukannya kembali dengan sistem baru, atau apakah tarif bisa diterapkan secara retroaktif guna menghindari pengembalian dana yang telah terkumpul melalui sistem yang ada.
"Ini akan menjadi kekacauan besar," ujar Lincicome.
Menurut Bloomberg Economics, keputusan pengadilan yang merugikan akan memaksa pemerintah untuk mengembalikan lebih dari US$88 miliar bea yang masuk sudah terkumpul.
Wakil Kepala Staf Gedung Putih James Blair meyakini ada peluang 50-50, atau lebih baik, bagi pemerintah untuk memenangkan kasus ini. Namun, jika tidak, pejabat pada dasarnya akan mengembalikan pungutan yang dibatalkan.
"Presiden sudah memiliki alai dalam wewenang yang ada untuk hampir mengembalikannya melalui cara yang berbeda," kata Blair dalam acara Bloomberg Government pada 18 November. "Kita lihat saja nanti apa keputusan mereka."
(bbn)
