“Jadi partisipasi bermakna kita lihat dulu karena jangan sampai nanti tumpang tindih dengan undang-undang yang lain. Jadi kita tetap terima masukan dari berbagai pihak terkait dengan hal tersebut,” ujar Puan kepada awak media, Kamis (06/11/2025). 

DPR menargetkan pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset akan rampung tahun ini. Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan pembahasan rancangan undang-undang yang mandek bertahun-tahun ini akan mulai dilakukan oleh Komisi III DPR setelah diputuskan di rapat paripurna. 

Sehingga, DPR memiliki tugas untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU perampasan aset. Hal ini sekaligus menggugurkan draf RUU Perampasan Aset yang sempat diajukan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

(dov/frg)