Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Afrika Selatan menyatakan hampir 250 warga Gaza "yang membutuhkan perawatan medis dan pengasuh, serta beberapa dengan kewarganegaraan ganda" telah meninggalkan wilayah tersebut pada 12 November.
Badan pemerintah Israel yang dikenal sebagai Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), yang mengawasi urusan kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penduduk Gaza tersebut pergi setelah mendapat persetujuan dari negara ketiga untuk menerima mereka. COGAT tidak mengidentifikasi negara ketiga tersebut.
Kementerian Pertahanan Israel memiliki departemen yang didedikasikan untuk mendorong "emigrasi sukarela" dari Gaza, tetapi pemerintah belum pernah menyatakan bahwa mereka akan dipaksa keluar.
Di bawah rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump, tidak ada warga Gaza yang akan dipaksa meninggalkan wilayah tersebut. Rakyat yang tinggal di sana akan bebas untuk pergi jika mereka memilih—dan bebas untuk kembali.
Kedatangan warga Palestina ini terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan diselenggarakan Afrika Selatan di Johannesburg minggu ini.
Presiden Trump sendiri telah menyatakan bahwa delegasi AS tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Keputusan Trump didasarkan pada klaim palsu bahwa Afrika Selatan bertanggung jawab atas genosida terhadap petani kulit putih. Presiden AS juga sebelumnya menyerang Afrika Selatan karena menggugat Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), di mana Afrika Selatan menuduh tindakan Israel di Gaza merupakan genosida.
(bbn)
