"Jika ada kapal perang dan penggunaan kekuatan, bagaimana pun juga itu dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup," jawab Takaichi.
"Situasi yang mengancam kelangsungan hidup" merupakan istilah hukum dalam undang-undang keamanan Jepang tahun 2015, digunakan ketika serangan bersenjata terhadap sekutu dianggap mengancam eksistensi Jepang. Dalam kondisi seperti itu, Pasukan Bela Diri Jepang dapat dikerahkan untuk merespons ancaman tersebut.
Pernyataan Takaichi langsung memicu kemarahan Beijing, di mana Kementerian Luar Negeri China menyebut komentar itu "sangat tercela."
Pada Sabtu (8/11/2025), Xue Jian, konsul jenderal China di Osaka, mengunggah ulang artikel berita mengenai pernyataan Takaichi itu di platform X. Ia menambahkan komentar pribadi: "kepala kotor yang menyodorkan diri harus ditebas."
Meski maksud komentar Xue "mungkin tidak jelas," pernyataan itu "sangat tidak pantas," kata Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara kepada wartawan pada Senin (10/11/2025).
Tokyo mengajukan protes kepada China atas komentar Xue, sementara Beijing melayangkan protes balik kepada Jepang atas pernyataan Takaichi.
Unggahan Xue kini telah dihapus, tetapi ketegangan belum mereda.
Pada Selasa (11/11/2025), Takaichi menolak menarik kembali ucapannya, menyebut bahwa pernyataannya "konsisten dengan sikap tradisional pemerintah." Ia menambahkan bahwa ia akan lebih berhati-hati saat mengomentari skenario spesifik ke depannya.
Pada Kamis (13/11), Kementerian Luar Negeri China mengunggah peringatan dalam bahasa Jepang dan Inggris melalui akun X resminya, meminta Jepang "berhenti bermain api" dan menyebut akan menjadi "tindakan agresi" bila Jepang "berani mencampuri situasi lintas selat."
Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong juga memanggil duta besar Jepang pada hari yang sama untuk menyampaikan keberatan Beijing.
Sun menyebut pernyataan Takaichi "sangat salah dan berbahaya," serta menuntut Jepang menarik ucapannya, menurut laporan Xinhua. Ia memperingatkan "jika tidak, semua konsekuensi harus ditanggung Jepang."
Duta besar Jepang menjelaskan bahwa posisi Tokyo mengenai Taiwan "tidak berubah" dan menolak tuduhan Beijing.
"Posisi konsisten pemerintah Jepang adalah berharap penyelesaian damai atas isu-isu terkait Taiwan melalui dialog," kata Kihara dalam jumpa pers harian pada Jumat (14/11/2025).
Ia menambahkan bahwa Jepang "sangat mendesak China mengambil tindakan yang tepat" atas komentar Xue di media sosial.
China Imbau Warganya Tak ke Jepang
China meminta warganya tak bepergian ke Jepang dalam waktu dekat, menyusul komentar PM Sanae Takaichi yang mengisyaratkan potensi intervensi jika terjadi konflik militer terkait Taiwan.
Langkah tersebut menjadi bentuk pembalasan signifikan pertama Beijing dalam perselisihan ini, setelah pekan lalu Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan dapat dikategorikan sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup"—klasifikasi yang dapat memberi Jepang dasar hukum untuk ikut campur.
"Pemimpin Jepang baru-baru ini melontarkan pernyataan provokatif yang berani mengenai Taiwan, yang secara serius merusak atmosfer pertukaran China-Jepang dan menimbulkan risiko besar bagi keselamatan pribadi dan nyawa warga negara China di Jepang," kata Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan yang dikeluarkan Jumat malam.
Jepang Utus Diplomat Senior
Menurut laporan NHK pada Senin (17/11/2025), Jepang berencana mengirim diplomat senior ke China dalam upaya meredakan ketegangan. Langkah ini diambil setelah Beijing meningkatkan respons terhadap komentar PM Sanae Takaichi mengenai Taiwan.
Masaaki Kanai, pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Jepang, dijadwalkan berangkat ke China hari ini.
Jepang Respons Travel Warning China
Jepang geram atas peringatan terbaru China pada warganya agar tak bepergian ke Negeri Matahari Terbit itu dan pada pelajar di sana agar berhati-hati. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Jepang mengirim diplomat senior ke China guna meredakan ketegangan.
"Pengumuman yang menghambat pertukaran bilateral ini bertentangan dengan arah yang disepakati oleh para pemimpin kita masing-masing untuk membangun hubungan yang konstruktif dan stabil sejalan dengan hubungan strategis dan saling menguntungkan," kata Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara, Senin. "Ini bukan sesuatu yang bisa kami terima."
Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif Nomura Research Institute, memprediksi peringatan perjalanan China akan merugikan Jepang sebesar ¥2,2 triliun (US$14,2 miliar), menurunkan produk domestik bruto (PDB) negara tersebut sebesar 0,36%. Dampaknya akan semakin membebani ekonomi Jepang, yang mengalami kontraksi pertama dalam enam kuartal selama musim panas.
Menurut Japan National Tourism Organization, hingga September, sekitar 7,5 juta wisatawan tiba di Jepang dari China tahun ini. Laporan terpisah dari Japan Tourism Agency menunjukkan setiap wisatawan China menghabiskan rata-rata ¥240.000 selama kunjungan mereka dalam tiga bulan hingga September.
(del/ros)
