Ketegangan antara kedua negara tetangga ini meningkat sejak Takaichi mengatakan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan bisa dianggap sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup"—klasifikasi yang akan memberi Jepang justifikasi hukum untuk mendukung negara-negara sahabat yang memilih untuk merespons.
Beijing menuduh Takaichi mencampuri urusan dalam negerinya dan menuntut ucapannya dicabut. Namun, Tokyo menegaskan sikapnya tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya.
Takahide Kiuchi, ekonom eksekutif Nomura Research Institute, memprediksi peringatan perjalanan China akan merugikan Jepang sebesar ¥2,2 triliun (US$14,2 miliar), menurunkan produk domestik bruto (PDB) negara tersebut sebesar 0,36%. Dampaknya akan semakin membebani ekonomi Jepang, yang mengalami kontraksi pertama dalam enam kuartal selama musim panas.
Menurut Japan National Tourism Organization, hingga September, sekitar 7,5 juta wisatawan tiba di Jepang dari China tahun ini. Laporan terpisah dari Japan Tourism Agency menunjukkan setiap wisatawan China menghabiskan rata-rata ¥240.000 selama kunjungan mereka dalam tiga bulan hingga September.
Kiuchi memaparkan perkiraannya didasarkan pada kasus-kasus serupa di masa lalu. Pada 2012, ketika China mendesak warganya agar tak bepergian ke Jepang setelah pertikaian teritorial memanas, jumlah wisatawan China anjlok sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya.
Tanda ketegangan lainnya, empat kapal Penjaga Pantai China yang bersenjata berlayar melalui perairan sengketa yang dikuasai Jepang pada Minggu (16/11/2025) sebelum meninggalkan wilayah tersebut.
Kedua negara mengklaim gugusan pulau tak berpenghuni di Laut China Timur yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh China termasuk wilayah mereka. Pulau-pulau tersebut dikelola oleh Jepang. Kapal-kapal China sering terlihat di atau di dekat perairan sengketa tersebut.
Dalam pernyataannya, Angkatan Laut China mengatakan mereka melakukan "patroli penegakan hak asasi" di perairan tersebut dan operasinya sah secara hukum.
"Aktivitas Angkatan Laut China ini melanggar hukum internasional," ujar Kihara pada Senin. "Ini sangat mengecewakan dan tidak bisa diterima," tegasnya, seraya menambahkan bahwa Jepang akan terus memantau wilayah sekitar Kepulauan Senkaku dengan hati-hati.
Secara terpisah, Genron NPO Jepang mengungkap pengumuman survei opini publik di kalangan warga China dan Jepang ditunda atas permintaan penyelenggara China. Lembaga riset Jepang ini secara berkala merilis survei opini publik bekerja sama dengan China International Communications Group—grup penerbitan China.
Survei tahun lalu menunjukkan bahwa sekitar 90% responden dari kedua negara tidak memiliki pandangan baik terhadap negara lawan.
(bbn)
