Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah dimanfaatkan antara lain, untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,1% dari total utang luar negeri pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,7%), jasa pendidikan (17,0%), konstruksi (10,7%), transportasi dan pergudangan (8,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (7,5%).
"Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang luar negeri pemerintah."
Di sisi lain, utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$191,3 miliar pada triwulan III 2025, lebih rendah dibanding posisi pada triwulan II 2025 sebesar US$193,9 miliar. Secara tahunan, utang luar negeri swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2% (yoy) menjadi sebesar 1,9% (yoy).
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh utang luar negeri lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 3% (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang terkontraksi sebesar 1,7% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan & penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81% terhadap total utang luar negeri swasta.
BI melaporkan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5% pada triwulan III 2025, dari 30,4% pada triwulan II 2025. Dominasi utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa 86,1% dari total utang luar negeri.
(lav)
